SAMURAI Kembali Menggugah Pemkab Morotai Melalui Unjuk Rasa

i-malut.com, Morotai – Solidaritas Aksi Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) Maluku Utara, gelar aksi di sejumlah titik di Kota Daruba, Kabupaten Pulau Morotai. Senin pagi 11 November 2019.

Aksi SAMURAI tersebut mendorong isu-isu lokal dan nasional khususnya di wilayah Kabupaten Pulau Morotai dengan tuntutan Harga Komoditi, Air Besrsih, Pembebasan Lahan, Tambang, Petani, Nelayan, Sekolah Terpadu, dan Reklamasi, dan bertindak selaku Korlap aksi, Upik, Jumlah masa aksi 15 orang, dengan berjalan kaki.

Adapun pernyataan sikap yang disampaikan SAMURAI diantaranya;
1. Naikkan harga komoditi (Pala, Cengkeh, Kopra).
2. Tuntaskan masalah air bersih.
3. Ciptakan petani produktif dan ekonomis.
4. Kaji ulang perampingan sekolah.
5. Pemeratan distribusi Nelayan.
6. Stop Reklamasi.
7. Cabut semua ijin pertambangan.

Dengan rute aksi, Tugu Bintang, Pasar Gotalamo Kecamatan Morsel, Taman Kota Daruba, melewati Tugu Proklamasi, Tugu Pancasila Desa Darame dan Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai. Mereka mengunakan perlengkapan aksi; Megafone, Bendera Merah Putih, Bendera Samurai, Megafone, Spanduk yang bertulisan : “EVALUASI PEMDA”

Orator Jasmin, dengan megafon mengajak masyarakat yang melakukan akstifitas di Pasar untuk bersama-sama melakukan aksi unjuk rasa. Serta, menuntut janji kampanye oleh Bupati Pulau Morotai terkait dengan 5000 lapangan kerja karena sampai dengan saat ini angka pengangguran di Kabupaten Pulau Morotai masih tinggi. Juga, menuntut perampingan sekolah yang di lakukan oleh Pemda Pulau Morotai agar di evalusi karena akan semakin banyak guru sekolah yang tidak melakukan akstifitas belajar mengajar.

Selain itu, mereka menuntut air bersih di Desa Juanga Kecamatan Morsel agar perlu di perhatikan karena sampai saat ini masyrakat belum merasakan air bersih dengan baik.

Setelah itu, masa aksi menuju ke Taman Kota Daruba dan tugu pancasila. Ditempat tersebut orator SAMURAI, Ridwan, menyampaikan, Pemda Pulau Morotai sudah selayaknya mendorong air bersih karena samurai sudah pernah menuntut air besih.

Aksi SAMURAI di taman kota Daruba.

Lanjutnya, terkait dengan pendistribusian bantuan nelayan yang mana Pemda Pulau Morotai tidak ada pemerataan contohnya di Kecamatan Morotai Jaya yang mana para nelayan tidak memperoleh bantuan perahu, akan tetapi hanya di berikan di Kecamatan Mortim, Kecamatan Morselbar, dan Kecantikan Morut.

“Pemerintah harus merata dalam memberikan bantuan, selain itu juga harga komoditi yang sampai sejauh ini belum stabil, implementasi di Kabupaten Pulau Morotai tidak pernah menyentuh harga komoditi yaitu kopra,” teriaknya

Juga katanya, ijin Pertambangan agar ditinjau kembali oleh Pemda Kabupaten Pulau Morotai, karena hanya merugikan masyarakat Pulau Morotai.

“Salah satu Tambang Pasir Besi di Desa Pangeo sampai dengan saat ini tidak ada ijin tertulis dari PT. KAK,” ucapnya

Lanjutnya, Persoalan kesejahteraan rakyat, sampai dengan saat ini masih banyak pengangguran yang terdapat di Pulau Morotai, Pemda Pualu Morotai harus melihat kondisi ini.

Demikian juga disampaikan Narti, salah satu orator perempuan. Dikatakannya, Samurai Maluku Utara hadir di hari ini untuk menuntut kebijakan-kebijakan pemda yang tidak pro terhadap masyrakat, salah satunya air bersih yang tidak layak di konsumsi oleh masyarakat Pulau Morotai.

Ditambahkan Ahwan, bahwa Problematika yang terjadi di Pulau Morotai diantaranya harga cengkeh dan kopra agar lebih diperhatikan oleh Pemda Pulau Morotai. Begitu pula dengan persoalan air besih merupakan faktor penting dalam pembangunan Pulau Morotai untuk itu harus di perhatikan dengan baik.

“Pemda Pulau Morotai hanya memberikan janji-janji manis kepada masyarakat terkait dengan air besih. tapi sampai dengan saat ini belum layak untuk di konsumsi oleh masyarakat.” Pungkasnya

Setelah menyampaikan orasi di sejumlah titik di dalam kota Daruba, masa aksi bergeser menuju ke Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

SAMURAI Kembali Menggugah Pemkab Morotai Melalui Unjuk Rasa

i-malut.com, Morotai – Solidaritas Aksi Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) Maluku Utara, gelar aksi di sejumlah titik di Kota Daruba, Kabupaten Pulau Morotai. Senin pagi 11 November 2019.

Aksi SAMURAI tersebut mendorong isu-isu lokal dan nasional khususnya di wilayah Kabupaten Pulau Morotai dengan tuntutan Harga Komoditi, Air Besrsih, Pembebasan Lahan, Tambang, Petani, Nelayan, Sekolah Terpadu, dan Reklamasi, dan bertindak selaku Korlap aksi, Upik, Jumlah masa aksi 15 orang, dengan berjalan kaki.

Adapun pernyataan sikap yang disampaikan SAMURAI diantaranya;
1. Naikkan harga komoditi (Pala, Cengkeh, Kopra).
2. Tuntaskan masalah air bersih.
3. Ciptakan petani produktif dan ekonomis.
4. Kaji ulang perampingan sekolah.
5. Pemeratan distribusi Nelayan.
6. Stop Reklamasi.
7. Cabut semua ijin pertambangan.

Dengan rute aksi, Tugu Bintang, Pasar Gotalamo Kecamatan Morsel, Taman Kota Daruba, melewati Tugu Proklamasi, Tugu Pancasila Desa Darame dan Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai. Mereka mengunakan perlengkapan aksi; Megafone, Bendera Merah Putih, Bendera Samurai, Megafone, Spanduk yang bertulisan : “EVALUASI PEMDA”

Orator Jasmin, dengan megafon mengajak masyarakat yang melakukan akstifitas di Pasar untuk bersama-sama melakukan aksi unjuk rasa. Serta, menuntut janji kampanye oleh Bupati Pulau Morotai terkait dengan 5000 lapangan kerja karena sampai dengan saat ini angka pengangguran di Kabupaten Pulau Morotai masih tinggi. Juga, menuntut perampingan sekolah yang di lakukan oleh Pemda Pulau Morotai agar di evalusi karena akan semakin banyak guru sekolah yang tidak melakukan akstifitas belajar mengajar.

Selain itu, mereka menuntut air bersih di Desa Juanga Kecamatan Morsel agar perlu di perhatikan karena sampai saat ini masyrakat belum merasakan air bersih dengan baik.

Setelah itu, masa aksi menuju ke Taman Kota Daruba dan tugu pancasila. Ditempat tersebut orator SAMURAI, Ridwan, menyampaikan, Pemda Pulau Morotai sudah selayaknya mendorong air bersih karena samurai sudah pernah menuntut air besih.

Aksi SAMURAI di taman kota Daruba.

Lanjutnya, terkait dengan pendistribusian bantuan nelayan yang mana Pemda Pulau Morotai tidak ada pemerataan contohnya di Kecamatan Morotai Jaya yang mana para nelayan tidak memperoleh bantuan perahu, akan tetapi hanya di berikan di Kecamatan Mortim, Kecamatan Morselbar, dan Kecantikan Morut.

“Pemerintah harus merata dalam memberikan bantuan, selain itu juga harga komoditi yang sampai sejauh ini belum stabil, implementasi di Kabupaten Pulau Morotai tidak pernah menyentuh harga komoditi yaitu kopra,” teriaknya

Juga katanya, ijin Pertambangan agar ditinjau kembali oleh Pemda Kabupaten Pulau Morotai, karena hanya merugikan masyarakat Pulau Morotai.

“Salah satu Tambang Pasir Besi di Desa Pangeo sampai dengan saat ini tidak ada ijin tertulis dari PT. KAK,” ucapnya

Lanjutnya, Persoalan kesejahteraan rakyat, sampai dengan saat ini masih banyak pengangguran yang terdapat di Pulau Morotai, Pemda Pualu Morotai harus melihat kondisi ini.

Demikian juga disampaikan Narti, salah satu orator perempuan. Dikatakannya, Samurai Maluku Utara hadir di hari ini untuk menuntut kebijakan-kebijakan pemda yang tidak pro terhadap masyrakat, salah satunya air bersih yang tidak layak di konsumsi oleh masyarakat Pulau Morotai.

Ditambahkan Ahwan, bahwa Problematika yang terjadi di Pulau Morotai diantaranya harga cengkeh dan kopra agar lebih diperhatikan oleh Pemda Pulau Morotai. Begitu pula dengan persoalan air besih merupakan faktor penting dalam pembangunan Pulau Morotai untuk itu harus di perhatikan dengan baik.

“Pemda Pulau Morotai hanya memberikan janji-janji manis kepada masyarakat terkait dengan air besih. tapi sampai dengan saat ini belum layak untuk di konsumsi oleh masyarakat.” Pungkasnya

Setelah menyampaikan orasi di sejumlah titik di dalam kota Daruba, masa aksi bergeser menuju ke Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER