DPRD Morotai Gelar Sidang Paripurna Penyampaian Dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020

i-malut.com, Morotai – DPRD Morotai gelar rapat paripurna terkait penyampaian Dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2020. Dari Pemerintah Pulau Morotai Kepada DPRD Morotai. Berlangsung di lantai II Aula Kantor DPRD Morotai, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Kamis siang,14 November 2019.

Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Morotai sementara, dari PDIP, Richard Samatara.

Hadir dalam giat tersebut, Wakil Bupati Morotai, Asrun Padoma, Sekda Morotai, Muhammad M. Kharie, Kasintel Kejari Morotai, Asep Subekti, Wakapolres Morotai, Kompol Dedy Wijayanto, mewakili Danlanud Leo Watrimena, Mayor Bunyamin, mewakili Danlanal Morotai, Kapten Laut (P) Junaidi, Danramil 1508-05/Daruba, Mayor Inf Putu Artanajaya, Kaban Kesbangpol Morotai, Lauhin Goraahe dan jajaran anggota DPRD serta SKPD Morotai.

Pimpinan sidang Wakil Ketua I DPRD Morotai sementara, Richard Samatara, menyampaikan
Agenda penyampaian KUA-PPAS Kabupaten Morotai Tahun Anggaran 2020 merupakan tahapan yang dilalui dalam mekanisme penyusunan APBD yang diatur berdasarkan Pemendagri Nomor 33 Tahhn 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam tahapan ini, setidaknya Pemda Kabupaten Morotai harus mendukung tercapainya 5 prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah diantaranya :

1) Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.
2) Infrastruktut dan pemerataan wilayah.
3) Nilai tambah sektor riil, industeialisasi dan kesempatan kerja.
4) Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup.
5) Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Lanjutnya, melalui momentum penyampaian KUA-PPAS ini , DPRD Morotai akan menggunakan Hak Anggaran untuk memboboti KUA-PPAS 2020, diantaranya:

1) Meninjau pagu APBD yang telah disusun mendahului penetapan pagu dalam dokumen KUA-PPAS yang harus disetujui bersama antara DPRD dan Pemda.
2) Mengkaji dokumen KUA-PPAS sesuai dengan kebutuhan yang bersifat urgwnt.
3) Membahas dokumen KUA-PPAS sesuai dengan Permendagrj Nomor 33 Tahu 2019.

Selain itu, Kata Ricard, melalui kegiatan penyampaian ini juga diharapkan agar nantinya kedepan kita semua dapat memunculkan inovasi baru dalam pengembangan dan pembangunan wilayah Kabupaten Morotai melalui R-APBD 2020.

Sementara Wakil Bupati Morotai, Asrun Padoma, mengatakan, di Tahun 2020, hal yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi dari Pemda Kabupaten Pulau Morotai adalah peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis potensi pariwisata dan unggulan lokal pertanian dan perikanan yang berorientasi pada peningkatan investasi dan nilai tambah produk.

Kemudian dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2020 tersebut, rancangan dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak pada tahun sebelumnya dan yang sedang berjalan pada tahun ini dan akan tetap dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan adanya penyelesaian yang komperhensif.

2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat terus dilaksanakan melalui penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan dengan berbagai inovasi aplikasi untuk memudahkan dan memangkas prosedural pelayanan publik yang panjang.

3) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dan kredibel, disiplin serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik, agar terwujud pemerintahan daerah yanf bersih dan berwibawa.

4) Upaya peningkatan percepatan ketersediaan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi melalui pembangunan pusat Command Center yang berbasis elektronik untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, membantu kinerja pemerintah, meningkatkan upaya pelestarian budaya, peecepatan pengembangan potensi wisata, pengembangan BUMDES, Koperasi dan UMKM, peningkatan tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat dan peningkatan produktifitas pertanian, perikanan dan kelautan.

6) Perbaikan sistem reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan dalam semua aspek pemerintah daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan efektif.

Selanjutnya untuk perincian anggaran yang tertera dalam rancangan dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

1) TargetPendapatan Daerah sebesar Rp 821.316.816.867, yang terdiri atas :

a) PAD sebesar Rp 69.939840.300 (8,52% dari Pendapatan Daerah).
b) Dana Perimbangan sebesar Rp 618.966.015.600 (75,36% dari Pendapatan Daerah) yang terdiri atas :

i) Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp 14.052.566.600
ii) Dana Alokasi Umum sebesar Rp 412.371.027.000
iii) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 192.542.432.000

c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah diproyeksikan sebesar Rp 132.410.960.967 atau turun 37,44% dari APBD-P Tahun 2019 karena terjadi ketidaksesuaian terhadap target pendapatan hibah pada postur APBD 2020.

2) Target Belanja Daerah pada R-APBD 2020 sebesar Rp 821.316.816.867, terdiri dari :

a) Belanja tidak langsung sebesar Rp 360.855.601.079 (43,94% dari total Belanja Daerah), terdiri atas :

i) Belanja Pegawai sebesar Rp 230.895.988.379
ii) Belanja Hibah sebesar Rp 1.216.000.000.
iii) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 5.414.970.300.
iv) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp 122.578.642.400.
v) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 750.000.000.

b) Belanja Langsung sebesar Rp 406.461.215.788 (56,06% dari Belanja Daerah), terdiri atas :

i) Belanja Pegawai sebesar Rp 30.688.100.000.
ii) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 156.652.943.750.
iii) Belanja Modal sebesar Rp 273.120.172.038.

Dari persentase tersebut tegas Asrun, yang didapatkan dari Belanja Langsung (56,06%) dan Belanja Tidak Langsung (43,94%) menandakan bahwa saat ini Pemda Kabupaten Morotai ingin mengutamakan kepentingan percepatan pembangunan di Kabupaten Morotai sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

DPRD Morotai Gelar Sidang Paripurna Penyampaian Dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020

i-malut.com, Morotai – DPRD Morotai gelar rapat paripurna terkait penyampaian Dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2020. Dari Pemerintah Pulau Morotai Kepada DPRD Morotai. Berlangsung di lantai II Aula Kantor DPRD Morotai, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Kamis siang,14 November 2019.

Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Morotai sementara, dari PDIP, Richard Samatara.

Hadir dalam giat tersebut, Wakil Bupati Morotai, Asrun Padoma, Sekda Morotai, Muhammad M. Kharie, Kasintel Kejari Morotai, Asep Subekti, Wakapolres Morotai, Kompol Dedy Wijayanto, mewakili Danlanud Leo Watrimena, Mayor Bunyamin, mewakili Danlanal Morotai, Kapten Laut (P) Junaidi, Danramil 1508-05/Daruba, Mayor Inf Putu Artanajaya, Kaban Kesbangpol Morotai, Lauhin Goraahe dan jajaran anggota DPRD serta SKPD Morotai.

Pimpinan sidang Wakil Ketua I DPRD Morotai sementara, Richard Samatara, menyampaikan
Agenda penyampaian KUA-PPAS Kabupaten Morotai Tahun Anggaran 2020 merupakan tahapan yang dilalui dalam mekanisme penyusunan APBD yang diatur berdasarkan Pemendagri Nomor 33 Tahhn 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam tahapan ini, setidaknya Pemda Kabupaten Morotai harus mendukung tercapainya 5 prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah diantaranya :

1) Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.
2) Infrastruktut dan pemerataan wilayah.
3) Nilai tambah sektor riil, industeialisasi dan kesempatan kerja.
4) Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup.
5) Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Lanjutnya, melalui momentum penyampaian KUA-PPAS ini , DPRD Morotai akan menggunakan Hak Anggaran untuk memboboti KUA-PPAS 2020, diantaranya:

1) Meninjau pagu APBD yang telah disusun mendahului penetapan pagu dalam dokumen KUA-PPAS yang harus disetujui bersama antara DPRD dan Pemda.
2) Mengkaji dokumen KUA-PPAS sesuai dengan kebutuhan yang bersifat urgwnt.
3) Membahas dokumen KUA-PPAS sesuai dengan Permendagrj Nomor 33 Tahu 2019.

Selain itu, Kata Ricard, melalui kegiatan penyampaian ini juga diharapkan agar nantinya kedepan kita semua dapat memunculkan inovasi baru dalam pengembangan dan pembangunan wilayah Kabupaten Morotai melalui R-APBD 2020.

Sementara Wakil Bupati Morotai, Asrun Padoma, mengatakan, di Tahun 2020, hal yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi dari Pemda Kabupaten Pulau Morotai adalah peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis potensi pariwisata dan unggulan lokal pertanian dan perikanan yang berorientasi pada peningkatan investasi dan nilai tambah produk.

Kemudian dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2020 tersebut, rancangan dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak pada tahun sebelumnya dan yang sedang berjalan pada tahun ini dan akan tetap dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan adanya penyelesaian yang komperhensif.

2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat terus dilaksanakan melalui penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan dengan berbagai inovasi aplikasi untuk memudahkan dan memangkas prosedural pelayanan publik yang panjang.

3) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dan kredibel, disiplin serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik, agar terwujud pemerintahan daerah yanf bersih dan berwibawa.

4) Upaya peningkatan percepatan ketersediaan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi melalui pembangunan pusat Command Center yang berbasis elektronik untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, membantu kinerja pemerintah, meningkatkan upaya pelestarian budaya, peecepatan pengembangan potensi wisata, pengembangan BUMDES, Koperasi dan UMKM, peningkatan tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat dan peningkatan produktifitas pertanian, perikanan dan kelautan.

6) Perbaikan sistem reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan dalam semua aspek pemerintah daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan efektif.

Selanjutnya untuk perincian anggaran yang tertera dalam rancangan dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

1) TargetPendapatan Daerah sebesar Rp 821.316.816.867, yang terdiri atas :

a) PAD sebesar Rp 69.939840.300 (8,52% dari Pendapatan Daerah).
b) Dana Perimbangan sebesar Rp 618.966.015.600 (75,36% dari Pendapatan Daerah) yang terdiri atas :

i) Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp 14.052.566.600
ii) Dana Alokasi Umum sebesar Rp 412.371.027.000
iii) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 192.542.432.000

c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah diproyeksikan sebesar Rp 132.410.960.967 atau turun 37,44% dari APBD-P Tahun 2019 karena terjadi ketidaksesuaian terhadap target pendapatan hibah pada postur APBD 2020.

2) Target Belanja Daerah pada R-APBD 2020 sebesar Rp 821.316.816.867, terdiri dari :

a) Belanja tidak langsung sebesar Rp 360.855.601.079 (43,94% dari total Belanja Daerah), terdiri atas :

i) Belanja Pegawai sebesar Rp 230.895.988.379
ii) Belanja Hibah sebesar Rp 1.216.000.000.
iii) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 5.414.970.300.
iv) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp 122.578.642.400.
v) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 750.000.000.

b) Belanja Langsung sebesar Rp 406.461.215.788 (56,06% dari Belanja Daerah), terdiri atas :

i) Belanja Pegawai sebesar Rp 30.688.100.000.
ii) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 156.652.943.750.
iii) Belanja Modal sebesar Rp 273.120.172.038.

Dari persentase tersebut tegas Asrun, yang didapatkan dari Belanja Langsung (56,06%) dan Belanja Tidak Langsung (43,94%) menandakan bahwa saat ini Pemda Kabupaten Morotai ingin mengutamakan kepentingan percepatan pembangunan di Kabupaten Morotai sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER