Nyoter : Pilkades Gosoma Dalam Proses Menuju Solusi

i-malut.com, Tobelo – Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara, melalui Dinas PMDES setempat, menghimbau agar masyarakat Desa Gosoma dapat menahan diri mengingat persoalan Pilkades sudah dalam proses menuju solusi yang pasti.

Pikiran dingin itu langsung disampaikan oleh Nyoter Koenoe selaku Kepala Dinas PMDES Pemda Halmahera Utara, pada Senin (18/11) sore tadi di halaman Kantor Bupati. Dia mengatakan, untuk persoalan Pilkades Desa Gosoma dalam tahap penyelesaian.

“Intinya untuk persoalan Pilkades Desa Gosoma dalam proses,” jelas Nyoter Koenoe, kepada sejumlah awak media tepatnya disekitar kawasan Pemda tadi.

Sementara, berkaitan dengan tuntutan masa aksi yang berasal dari sejumlah masyarakat Desa Popilo Utara (Mede) Kecamatan Tobelo Utara, pada demonstrasi pagi tadi disaat kegiatan pelantikan 90 Kades berlangsung, dimana masa mendesak agar kades terpilih Albert Bitjara tidak diikut sertakan dalam pelantikan, dengan alasan masih tersandung dengan berbagai dugaan kasus ketidak keterbukaan dana desa dan sebagainya oleh oknum kades tersebut.

Dirinya juga ikut menanggapi, dimana setiap warga berhak mengemukakan pendapat, tetapi dia berharap agar pihak-pihak yang menuntut dapat menaati aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jika dugaannya berdasar silahkan adukan ke lembaga berwenang untuk dapat mengusut tuntas dugaan kasus yang disangkakan itu.

“Itu laporan masyarakat aspirasinya sah-sah saja, tapi kita juga harus taat karena ada aturan mainnya, tidak hanya main tuduh, tetapi harus ada lembaga hukum yang dapat memastikan itu, jika ingkra ditindaklanjut oleh kami,” ucap Nyoter.

Dia berharap, di adukan ke Inspektorat sehingga lembaga pengawasan anggaran dapat menindaklanjuti dengan cara melakukan audit. Jika benar ada temuan silahkan hasil audit yang kemudian tidak dapat lagi dipertanggung jawab oleh oknum kepala desa tersebut, maka sikahkan hasil audit itu digunakan sebagai dasar untuk ditindaklanjuti ke ranah yang hukum dalam hal ini Polisi atau Kejaksaan.

“Kan ada jalurnya ya, kalau kami serahkan Inspektorat audit barulah hasil audit itu yang memastikan jika benar terbukti lanjutkan,” ungkap dia, seraya mengatakan Pemda Halmahera Utara tidak tertutup tetap membuka diri dengan siapapun dia.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Halut...

Tobelo -- AT alias AS, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Pemkab Halut, pada Rabu (22/9) resmi dilaporkan ke KSPKT Polres setempat. AS dilaporkan karena diduga melakukan...

Kapolda Malut Didampingi Ketum GMIH Pantau Kegiatan Vaksinasi...

Tobelo -- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol, Risyapudin Nursin, yang didampingi Ketua Umum (Ketum) Sinode GMIH, Pdt. Demianus Ice, lakukan pemantauan kegiatan Vaksinasi Nasional yang digelar di Universitas...

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Nyoter : Pilkades Gosoma Dalam Proses Menuju Solusi

i-malut.com, Tobelo – Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara, melalui Dinas PMDES setempat, menghimbau agar masyarakat Desa Gosoma dapat menahan diri mengingat persoalan Pilkades sudah dalam proses menuju solusi yang pasti.

Pikiran dingin itu langsung disampaikan oleh Nyoter Koenoe selaku Kepala Dinas PMDES Pemda Halmahera Utara, pada Senin (18/11) sore tadi di halaman Kantor Bupati. Dia mengatakan, untuk persoalan Pilkades Desa Gosoma dalam tahap penyelesaian.

“Intinya untuk persoalan Pilkades Desa Gosoma dalam proses,” jelas Nyoter Koenoe, kepada sejumlah awak media tepatnya disekitar kawasan Pemda tadi.

Sementara, berkaitan dengan tuntutan masa aksi yang berasal dari sejumlah masyarakat Desa Popilo Utara (Mede) Kecamatan Tobelo Utara, pada demonstrasi pagi tadi disaat kegiatan pelantikan 90 Kades berlangsung, dimana masa mendesak agar kades terpilih Albert Bitjara tidak diikut sertakan dalam pelantikan, dengan alasan masih tersandung dengan berbagai dugaan kasus ketidak keterbukaan dana desa dan sebagainya oleh oknum kades tersebut.

Dirinya juga ikut menanggapi, dimana setiap warga berhak mengemukakan pendapat, tetapi dia berharap agar pihak-pihak yang menuntut dapat menaati aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jika dugaannya berdasar silahkan adukan ke lembaga berwenang untuk dapat mengusut tuntas dugaan kasus yang disangkakan itu.

“Itu laporan masyarakat aspirasinya sah-sah saja, tapi kita juga harus taat karena ada aturan mainnya, tidak hanya main tuduh, tetapi harus ada lembaga hukum yang dapat memastikan itu, jika ingkra ditindaklanjut oleh kami,” ucap Nyoter.

Dia berharap, di adukan ke Inspektorat sehingga lembaga pengawasan anggaran dapat menindaklanjuti dengan cara melakukan audit. Jika benar ada temuan silahkan hasil audit yang kemudian tidak dapat lagi dipertanggung jawab oleh oknum kepala desa tersebut, maka sikahkan hasil audit itu digunakan sebagai dasar untuk ditindaklanjuti ke ranah yang hukum dalam hal ini Polisi atau Kejaksaan.

“Kan ada jalurnya ya, kalau kami serahkan Inspektorat audit barulah hasil audit itu yang memastikan jika benar terbukti lanjutkan,” ungkap dia, seraya mengatakan Pemda Halmahera Utara tidak tertutup tetap membuka diri dengan siapapun dia.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER