Pjs. Bupati enggan berkomentar soal status “Tersangka” oknum Pejabat Taliabu

Taliabu — Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Drs. Maddaremmeng enggan berkomentar soal status oknum ASN inisial ATK yang sudah berstatus tersangka atas skandal kasus pemotongan dana desa 2017 namun masih menduduki jabatan di Pemkab Pultab Hingga kini.

Sikap Pjs Bupati Taliabu yang enggan menyentuh permasalahan tersebut terbaca saat diwawancarai awak media, didepan kantor KPU Pulau Taliabu, siang tadi, Minggu (05/10).

Ia malah sebut tidak tahu saat ditanya mengenai salah satu oknum pejabat yang masih menduduki jabatan di Pemkab Pultab, padahal sudah ditetapkan tersangka oleh Polda Maluku Utara.

“Saya tidak mengerti” kata Maddaremmeng sambil bergegas masuk ke mobilnya usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor KPU Pulau Taliabu.

Sebelumya, terkait kasus ini, Kabid Humas Polda Malut, AKBP Adip Rojikan mengaku kini penyidik sedang memenuhi petunjuk jaksa atas kasus yang diduga merugikan negara senilai Rp 4,26 miliar tersebut.

“Penyidik masih melanjutkan proses penyidikan dalam rangka pemenuhan petunjuk Jaksa (P-19),” kata Adip kepada Wartawan baru-baru ini.

Adip juga menambahkan, meski kasus ini, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Pulau Taliabu inisial ATK ditetapkan sebagai tersangka namun hingga kini tersangka belum ditahan oleh penyidik.

“Penahanan itu hal yang subjektif selama tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya, sehingga penyidik berkeyakinan terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan,” tukasnya

Sekedar diketahui, pencairan ADD dan DD tahap satu tahun 2017 dengan cara ditransfer ke perusahaan atas nama CV Syafaat Perdana yang merupakan badan usaha milik tersangka Agumaswaty Toyib Koten. Dari total anggaran untuk 71 desa pada 8 kecamatan, dilakukan pemotongan sebesar Rp 60 juta setiap desa.

Reporter : Syarif Fatgehipon

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Ike Sebut SPSI Malut Bakal Kawal Hak-hak Korban...

Ternate -- Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD-SPSI) Maluku Utara (Malut), menyikapi insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Ketua...

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

Pjs. Bupati enggan berkomentar soal status “Tersangka” oknum Pejabat Taliabu

Taliabu — Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Drs. Maddaremmeng enggan berkomentar soal status oknum ASN inisial ATK yang sudah berstatus tersangka atas skandal kasus pemotongan dana desa 2017 namun masih menduduki jabatan di Pemkab Pultab Hingga kini.

Sikap Pjs Bupati Taliabu yang enggan menyentuh permasalahan tersebut terbaca saat diwawancarai awak media, didepan kantor KPU Pulau Taliabu, siang tadi, Minggu (05/10).

Ia malah sebut tidak tahu saat ditanya mengenai salah satu oknum pejabat yang masih menduduki jabatan di Pemkab Pultab, padahal sudah ditetapkan tersangka oleh Polda Maluku Utara.

“Saya tidak mengerti” kata Maddaremmeng sambil bergegas masuk ke mobilnya usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor KPU Pulau Taliabu.

Sebelumya, terkait kasus ini, Kabid Humas Polda Malut, AKBP Adip Rojikan mengaku kini penyidik sedang memenuhi petunjuk jaksa atas kasus yang diduga merugikan negara senilai Rp 4,26 miliar tersebut.

“Penyidik masih melanjutkan proses penyidikan dalam rangka pemenuhan petunjuk Jaksa (P-19),” kata Adip kepada Wartawan baru-baru ini.

Adip juga menambahkan, meski kasus ini, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Pulau Taliabu inisial ATK ditetapkan sebagai tersangka namun hingga kini tersangka belum ditahan oleh penyidik.

“Penahanan itu hal yang subjektif selama tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya, sehingga penyidik berkeyakinan terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan,” tukasnya

Sekedar diketahui, pencairan ADD dan DD tahap satu tahun 2017 dengan cara ditransfer ke perusahaan atas nama CV Syafaat Perdana yang merupakan badan usaha milik tersangka Agumaswaty Toyib Koten. Dari total anggaran untuk 71 desa pada 8 kecamatan, dilakukan pemotongan sebesar Rp 60 juta setiap desa.

Reporter : Syarif Fatgehipon

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...