FGPR Maba Gelar Aksi Desak DPRD Haltim Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja

Maba — Front Gerakan Pemuda bersama Rakyat (FGPR) Kota Maba gelar aksi menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi tersebut berlangsung sekitar pukul 13:00 didepan Kantor DPRD Halmahera Timur (Haltim), Kamis (08/10) siang tadi.

Pantauan media ini, aksi tersebut dimulai dengan Long March dititik kumpul perempatan Desa Soagimalaha, selanjutnya masa aksi bergerak menuju Kantor DPRD dan Aksi tersebut dikawal ketat oleh anggota Kepolisian Polres Haltim dan Satpol-PP.

Kordinator aksi Sahil Abubakar dalam orasinya menyampaikan, hari ini FGPR hadir didepan Kantor DPRD Haltim meminta sikap DPRD untuk menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

“DPRD Harus bersikp untuk menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, karena Omnibus Law sangat mengancam lingkungan hidup, Kaum Buru dan Tanah milik rakyat Haltim nantinya,” tegasnya

Terpisah, Wakil Ketua II Anggota DPRD Haltim, Idrus Maneke, dalam hering bersama massa aksi menyampaikan, pihaknya secara pribadi menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, tapi secara kelembagaan DPRD belum bisa menyampaikan penolakan secara resmi.

“DPRD adalah lembaga, kalau hari ini diminta sikap secara pribadi saya menolak Omnibus Law, tapi kalau secara kelembagaan, kami yang hadir disini tidak bisa menyampaikan sikap penolakan secara lembaga, karena secara lembaga harus lengkap, Ketua dan Anggota,” ungkapnya

Dirinya menjelaskan, kalau kerja anggota DPRD Kolektif Kolegial, satu keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah yang dihadiri seluruh unsur fraksi partai politik.

“Kerja DPRD Kolektif Kolegia, kalau diminta sikap DPRD secara lembaga, maka kita akan rapat dulu berdasarkan usulan fraksi per fraksi dan catatan mereka, pandangan mereka dan penilaian mereka terhadap Undang-undang Omnibus Law,” tutup Wakil Ketua II DPRD Haltim Idrus Maneke

Reporter : Akmal Lule

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Ike Sebut SPSI Malut Bakal Kawal Hak-hak Korban...

Ternate -- Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD-SPSI) Maluku Utara (Malut), menyikapi insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Ketua...

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

FGPR Maba Gelar Aksi Desak DPRD Haltim Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja

Maba — Front Gerakan Pemuda bersama Rakyat (FGPR) Kota Maba gelar aksi menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi tersebut berlangsung sekitar pukul 13:00 didepan Kantor DPRD Halmahera Timur (Haltim), Kamis (08/10) siang tadi.

Pantauan media ini, aksi tersebut dimulai dengan Long March dititik kumpul perempatan Desa Soagimalaha, selanjutnya masa aksi bergerak menuju Kantor DPRD dan Aksi tersebut dikawal ketat oleh anggota Kepolisian Polres Haltim dan Satpol-PP.

Kordinator aksi Sahil Abubakar dalam orasinya menyampaikan, hari ini FGPR hadir didepan Kantor DPRD Haltim meminta sikap DPRD untuk menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

“DPRD Harus bersikp untuk menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, karena Omnibus Law sangat mengancam lingkungan hidup, Kaum Buru dan Tanah milik rakyat Haltim nantinya,” tegasnya

Terpisah, Wakil Ketua II Anggota DPRD Haltim, Idrus Maneke, dalam hering bersama massa aksi menyampaikan, pihaknya secara pribadi menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, tapi secara kelembagaan DPRD belum bisa menyampaikan penolakan secara resmi.

“DPRD adalah lembaga, kalau hari ini diminta sikap secara pribadi saya menolak Omnibus Law, tapi kalau secara kelembagaan, kami yang hadir disini tidak bisa menyampaikan sikap penolakan secara lembaga, karena secara lembaga harus lengkap, Ketua dan Anggota,” ungkapnya

Dirinya menjelaskan, kalau kerja anggota DPRD Kolektif Kolegial, satu keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah yang dihadiri seluruh unsur fraksi partai politik.

“Kerja DPRD Kolektif Kolegia, kalau diminta sikap DPRD secara lembaga, maka kita akan rapat dulu berdasarkan usulan fraksi per fraksi dan catatan mereka, pandangan mereka dan penilaian mereka terhadap Undang-undang Omnibus Law,” tutup Wakil Ketua II DPRD Haltim Idrus Maneke

Reporter : Akmal Lule

--

BERITA LAINNYA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ...

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...