Omnibus Law; Pro Orang Kaya Menindas Rakyat Miskin

Omnibus Law merupakan sebuah konsep pembuatan Undang-undang untuk menyatukan berbagai peraturan yang berbeda menjadi sebuah payung hukum yang besar. Upaya pemerintah dalam penggabungan peraturan itu dengan melahirkan Undang-undang Cilaka (Cipta Lapangan Pekerjaan), Undang-undang UMKM serta tentang perpajakan. Omnibus Law akan memperkuat kewenangan pusat. Sudah jelas bahwa, Omnibus Law berposisi melindung pengusaha Indonesia dari ancaman krisis global, Karena dari sejarah menunjukan bahwa kelas borjuis Indonesia selalu dibantu oleh negara dengan cara-cara memproteksi lewat berbagai aturan hukum. Akibat dari ketidak mampuan borjuis Indonesia untuk bersaing secara global. Selain itu Omnibuslaw juga memberikan jalan mulus bagi proyek Neoliberalisme di Indonesia.

Pernyataan Puan maharani sebagai Pimpinan DPR-RI bahwa, dalam lima tahun kedepan DPR-RI akan fokus untuk membahas undang-undang prioritas dan tidak perlu banyak membuat undang-undang, sudah tentu Undang-undang prioritas itu adalah Omnibuslaw. Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan bahwa, pemerintah akan merombak sekitar 72 aturan yang menghambat investasi. Perombakan 72 aturan undang-undang tegasnya agar lebih banyak lagi menarik Investasi untuk masuk ke Indonesia. Pada kenyataannya, ada sekitat 82 aturan undang-undang akan dirombak, termasuk PERDA (Peraturan Daerah) yang menghambat investasi akan dihapuskan.

Omnibus Law merupakan kelanjutan dari proyek neoliberalisme dari zaman rezim Sosilo Bambang Yoduyono MP3EI (Masterl Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi) serta di periode Jokowi-JK RPJMN dan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK. Proyek neoliberalisme ini dilanjutkan dimasa Jokowi-Amin yaitu produk Undang-undang Omnibus Law. Bukan hanya melanjutkan proyek neoliberalisme, tapi ada situasi dimana krisis imprealisme masuk dalam jurang yang sangat kronis. Dimana hampir puluhan Negara didunia sedang bergejolak. Menentang berbagai kebijakan Neoliberalisme, Kapitalisme dan Imprealisme. Situasi krisis ini terlihat bagaimana perang dagang antar China dan Amerika, disisi lain, berbagai negara-negara imprerialis mulai juga masuk dalam jurang krisis. (Baca; Krisis Ekonomi Global). Krisis yang terjadi terlihat sangat jelas bagaimana Amerika Serikat mulai melancarkan politik perang dengan Iran.

Siapa yang paling diuntungkan dari situasi perang,? tentunya, untuk menyelamatkan krisis di dalam Imprealisme dan tentu rakyatlah yang dikorbankan. Kondisi krisis ini mau tidak mau juga harus dirasakan oleh Indonesia, sebuah negara yang sangat tergantung pada kapitalisme global. Mau tidak mau akan masuk merasakan serangan jantung overproduksi, Omnibus Law merupakan sebuah cara untuk memproteksi menyelamatkan borjuis Indonesia sekaligus akan semakin menyengsarakan rakyat miskin Indonesia. Maka dari itu seluruh beban ini akan ditanggukan kepada rakyat. BPJS naik seratus persen, berbagai subsidi rakyat dicabut.

Dampak terhadap kelas pekerja?

Untuk itu Negara akan semakin memanjakan pengusaha, tepatlah lahir sebuah Undang-undang pencipta lapangang pekerjaan, maka akan ada penghapusan Pesangon, perluasan Outsorcing, perubahan sistem upah dari perbulan menjadi perjam kerja sekaligus PHK massal yang dilakukan oleh pengusaha semakin massif terjadi. Maka kelas pekerja semakin masuk dalam jurang kemiskinan. Apakah Omnibus Law akan hanya merugikan kelas pekerja? Tentu tidak! Karena Omnibus Law adalah kelanjutan dari proyek Neoliberalisme sebelumnya. Maka sudah tentu akan semakin massif merampas tanah-tanah rakyat, mengeksploitasi sumber daya Alam dengan dihapuskan IMB-AMDAL.

Pada akhirnya sekaligus menghancurkan Ekologi, kemiskinan rakyat akan semakin massif, pendidikan akan diarahkan untuk memenuhi tenaga kerja murah lewat sistem kerja magang. Tepat disitulah kaum muda harus menolak Omnibus Law dan bergabung bersama seluruh rakyat tertindas untuk perlawanan sekuat-kuatnya untuk menggagalkan proyek Neoliberalisme tersebut. Kaum muda harus secara tegas mengatakan bahwa, rezim Jokowi-Amin adalah rezim yang pro orang-orang kaya.
Omnibus Law bukan hanya kemudian menindas kaum buruh, karena Omnibus Law terdiri dari 11 klaster:

1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset dan invoasi
7. Administrasi pemerintahan
8. Pengenaan sanksi
9. Pengendalian lahan
10. Kemudahan proyek pemerintah
11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kalau dilihat dari 11 klatser di atas, maka Omnimbus Law ini paling banyak akan menyasar persoalan tanah, Eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan ekologi semakin masif akan terjadi. Tentunya, untuk kepentingan Investasi, beberapa point yang penting berkaitan dengan masifnya penguasaan lahan untuk kepentingan Investasi.

1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Kemudahan berusaha
4. Pengenaan sanksi
5. Pengendalian lahan
6. Kemudahan proyek pemerintah
7. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Guru besar kebijakan kehutanan Hariadi Kartodiarjo mengatakan bahwa, “Omnibus Law membuat warga menjadi linglung sekaligus mebuat rakyat tidak mempunya pikiran kritis”. Sudah tentunya, dengan hadirnya Omnibus Law ini tidak melalui mekanisme tranparasi konsultasi publik, ini menujukan bahwa situasi Negara Indonesia hari ini muncul krisis legitimasi bahwa, rakyat sudah tidak lagi percaya pada Negara-Pemerintah atau meminjam bahasa aksi kaum muda Indonesia pada tahun 2019 adalah Mosi Tidak Percaya kepada sistem Ekonomi Politik Kapitalisme Negara, Pemerintah sekaligus seluruh lembaga-lembaga negara seperti mulai dari Presiden, DPR-MPR, Hakim, Jaksa, Polisi, Tentara dan lainnya.

Omnibus Law merupakan kebijakan karpet merah bagi Investasi, logika investasi memerlukan kepastian, keamanan, dan kenyamanan berusaha. Tahapan kemudahan berusaha setelah izin diperoleh adalah perolehan tanah dan kepastian hukumnya (registering property). Sudah tentu setelah mendapatkan payung hukum yang jelas untuk memastikan kemudahan Izin, maka langkah selanjutnya adalah perolehan tanah dengan mudah, maka perampasan tanah rakyat akan semakin massif terjadi.

Omnibus Law mempermudah koporasi tambang dan sawit untuk menguasai lahan produktif rakyat. Penyederhanaan AMDAL adalah sebuah jalan mulus bagi kepentingan korporasi tambang dan sawit. Selain AMDAL, yang disederhanakan atau akan dihapus pemerintah juga menghapus Izin Membangun Bangunan (IMB). Pendidikan hanya akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Investasi, alias menjadi pekerja murah. Kaum muda Indonesia akan semakin banyak mengalami kemiskinan, apalagi Indonesia ditarget akan menjadi Negara bonus demografi terbesar. Melunjaknya angkatan muda produktif serta ketidakpastian hidup.

Dampak juga bagi perempuan adalah dengan adanya Omnimbus Law ini, negara pemerintah tidak akan mengesahkan RUU Omnibus Law tentang penghapuasn kekerasan seksual, karena dimata mereka tidak ada daya jual bagi kepentingan Investasi. Dampak Omnibus Law terhadap rakyat Papua sebagai sebuah bangsa yang kekayaannya berlimpah akan semakin masif terjadi ekpolitasi lewat kolonialisme dan imprealisme. Maka kepentingan untuk terus menjajah Papua akan semakin massif dilakukan oleh Kolonialisme Indonesia.

Model gerakan seperti apa dalam merespon Omnibus Law.?

Pertanyaan ini hanya bisa dijawab tidak cukup dengan jawaban teoritis melihat situasi tersebut, maka sudah tentu membutuhkan jawaban secara praktis. Model gerakan seperti apa yang dibangun tentunya bukan gerakan sektoral tentu membutuhkan kekuatan multisektor yaitu Persatuan Rakyat Miskin. Dengan Ide, Metode, Stratak dan Gagasan tandingan sebagai bentuk alternatif dari sistem saat ini yang kuat. Serta ada potensi perlawanan lebih besar karena ada gejolak perlawanan diseluruh dunia yang harus ditangkap sebagai sebuah semangat menghacurkan Neoliberalisme di Indonesia. Tawaran model gerakan seperti ini belum paten maka dibutuhkan sebuah perdebatan yang Ilmiah untuk menjawab tatangan gerakan rakyat dalam merespon Omnibus Law.

Penulis: Ali Akbar M S.IP M.IP

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Satu Karyawan PT IWIP Meninggal Dunia, SPSI Bakal...

Sofifi -- Satu karyawan yang merupakan korban pada insiden ledakan tungku Smelter A PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, dinyatakan telah menghembuskan napas...

Kadis Tersangka, simak Komentar mereka Eks. Kadisdik Sula

Sanana -- Permasalahan Hukum yang tengah dihadapi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kepulauan Sula (Kepsul), Rifai Haitami, mendapat komentar beragam dari ASN Senior yang pernah juga menjabat sebagai Kadisdik Kepsul. Rifai...

Berkas Perkara menuju P21, Pelapor berharap Kadisdik Sula...

Sanana -- Berkas Kasus dugaan Pengancaman lewat media Elektronik yang dilaporkan oleh Saudara La Onyong Ode Ali alias Nyong alias Ongen dengan Terlapor Saudara Rifai Haitami alias Kafu, Oknum...

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Omnibus Law; Pro Orang Kaya Menindas Rakyat Miskin

Omnibus Law merupakan sebuah konsep pembuatan Undang-undang untuk menyatukan berbagai peraturan yang berbeda menjadi sebuah payung hukum yang besar. Upaya pemerintah dalam penggabungan peraturan itu dengan melahirkan Undang-undang Cilaka (Cipta Lapangan Pekerjaan), Undang-undang UMKM serta tentang perpajakan. Omnibus Law akan memperkuat kewenangan pusat. Sudah jelas bahwa, Omnibus Law berposisi melindung pengusaha Indonesia dari ancaman krisis global, Karena dari sejarah menunjukan bahwa kelas borjuis Indonesia selalu dibantu oleh negara dengan cara-cara memproteksi lewat berbagai aturan hukum. Akibat dari ketidak mampuan borjuis Indonesia untuk bersaing secara global. Selain itu Omnibuslaw juga memberikan jalan mulus bagi proyek Neoliberalisme di Indonesia.

Pernyataan Puan maharani sebagai Pimpinan DPR-RI bahwa, dalam lima tahun kedepan DPR-RI akan fokus untuk membahas undang-undang prioritas dan tidak perlu banyak membuat undang-undang, sudah tentu Undang-undang prioritas itu adalah Omnibuslaw. Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan bahwa, pemerintah akan merombak sekitar 72 aturan yang menghambat investasi. Perombakan 72 aturan undang-undang tegasnya agar lebih banyak lagi menarik Investasi untuk masuk ke Indonesia. Pada kenyataannya, ada sekitat 82 aturan undang-undang akan dirombak, termasuk PERDA (Peraturan Daerah) yang menghambat investasi akan dihapuskan.

Omnibus Law merupakan kelanjutan dari proyek neoliberalisme dari zaman rezim Sosilo Bambang Yoduyono MP3EI (Masterl Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi) serta di periode Jokowi-JK RPJMN dan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK. Proyek neoliberalisme ini dilanjutkan dimasa Jokowi-Amin yaitu produk Undang-undang Omnibus Law. Bukan hanya melanjutkan proyek neoliberalisme, tapi ada situasi dimana krisis imprealisme masuk dalam jurang yang sangat kronis. Dimana hampir puluhan Negara didunia sedang bergejolak. Menentang berbagai kebijakan Neoliberalisme, Kapitalisme dan Imprealisme. Situasi krisis ini terlihat bagaimana perang dagang antar China dan Amerika, disisi lain, berbagai negara-negara imprerialis mulai juga masuk dalam jurang krisis. (Baca; Krisis Ekonomi Global). Krisis yang terjadi terlihat sangat jelas bagaimana Amerika Serikat mulai melancarkan politik perang dengan Iran.

Siapa yang paling diuntungkan dari situasi perang,? tentunya, untuk menyelamatkan krisis di dalam Imprealisme dan tentu rakyatlah yang dikorbankan. Kondisi krisis ini mau tidak mau juga harus dirasakan oleh Indonesia, sebuah negara yang sangat tergantung pada kapitalisme global. Mau tidak mau akan masuk merasakan serangan jantung overproduksi, Omnibus Law merupakan sebuah cara untuk memproteksi menyelamatkan borjuis Indonesia sekaligus akan semakin menyengsarakan rakyat miskin Indonesia. Maka dari itu seluruh beban ini akan ditanggukan kepada rakyat. BPJS naik seratus persen, berbagai subsidi rakyat dicabut.

Dampak terhadap kelas pekerja?

Untuk itu Negara akan semakin memanjakan pengusaha, tepatlah lahir sebuah Undang-undang pencipta lapangang pekerjaan, maka akan ada penghapusan Pesangon, perluasan Outsorcing, perubahan sistem upah dari perbulan menjadi perjam kerja sekaligus PHK massal yang dilakukan oleh pengusaha semakin massif terjadi. Maka kelas pekerja semakin masuk dalam jurang kemiskinan. Apakah Omnibus Law akan hanya merugikan kelas pekerja? Tentu tidak! Karena Omnibus Law adalah kelanjutan dari proyek Neoliberalisme sebelumnya. Maka sudah tentu akan semakin massif merampas tanah-tanah rakyat, mengeksploitasi sumber daya Alam dengan dihapuskan IMB-AMDAL.

Pada akhirnya sekaligus menghancurkan Ekologi, kemiskinan rakyat akan semakin massif, pendidikan akan diarahkan untuk memenuhi tenaga kerja murah lewat sistem kerja magang. Tepat disitulah kaum muda harus menolak Omnibus Law dan bergabung bersama seluruh rakyat tertindas untuk perlawanan sekuat-kuatnya untuk menggagalkan proyek Neoliberalisme tersebut. Kaum muda harus secara tegas mengatakan bahwa, rezim Jokowi-Amin adalah rezim yang pro orang-orang kaya.
Omnibus Law bukan hanya kemudian menindas kaum buruh, karena Omnibus Law terdiri dari 11 klaster:

1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset dan invoasi
7. Administrasi pemerintahan
8. Pengenaan sanksi
9. Pengendalian lahan
10. Kemudahan proyek pemerintah
11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kalau dilihat dari 11 klatser di atas, maka Omnimbus Law ini paling banyak akan menyasar persoalan tanah, Eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan ekologi semakin masif akan terjadi. Tentunya, untuk kepentingan Investasi, beberapa point yang penting berkaitan dengan masifnya penguasaan lahan untuk kepentingan Investasi.

1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Kemudahan berusaha
4. Pengenaan sanksi
5. Pengendalian lahan
6. Kemudahan proyek pemerintah
7. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Guru besar kebijakan kehutanan Hariadi Kartodiarjo mengatakan bahwa, “Omnibus Law membuat warga menjadi linglung sekaligus mebuat rakyat tidak mempunya pikiran kritis”. Sudah tentunya, dengan hadirnya Omnibus Law ini tidak melalui mekanisme tranparasi konsultasi publik, ini menujukan bahwa situasi Negara Indonesia hari ini muncul krisis legitimasi bahwa, rakyat sudah tidak lagi percaya pada Negara-Pemerintah atau meminjam bahasa aksi kaum muda Indonesia pada tahun 2019 adalah Mosi Tidak Percaya kepada sistem Ekonomi Politik Kapitalisme Negara, Pemerintah sekaligus seluruh lembaga-lembaga negara seperti mulai dari Presiden, DPR-MPR, Hakim, Jaksa, Polisi, Tentara dan lainnya.

Omnibus Law merupakan kebijakan karpet merah bagi Investasi, logika investasi memerlukan kepastian, keamanan, dan kenyamanan berusaha. Tahapan kemudahan berusaha setelah izin diperoleh adalah perolehan tanah dan kepastian hukumnya (registering property). Sudah tentu setelah mendapatkan payung hukum yang jelas untuk memastikan kemudahan Izin, maka langkah selanjutnya adalah perolehan tanah dengan mudah, maka perampasan tanah rakyat akan semakin massif terjadi.

Omnibus Law mempermudah koporasi tambang dan sawit untuk menguasai lahan produktif rakyat. Penyederhanaan AMDAL adalah sebuah jalan mulus bagi kepentingan korporasi tambang dan sawit. Selain AMDAL, yang disederhanakan atau akan dihapus pemerintah juga menghapus Izin Membangun Bangunan (IMB). Pendidikan hanya akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Investasi, alias menjadi pekerja murah. Kaum muda Indonesia akan semakin banyak mengalami kemiskinan, apalagi Indonesia ditarget akan menjadi Negara bonus demografi terbesar. Melunjaknya angkatan muda produktif serta ketidakpastian hidup.

Dampak juga bagi perempuan adalah dengan adanya Omnimbus Law ini, negara pemerintah tidak akan mengesahkan RUU Omnibus Law tentang penghapuasn kekerasan seksual, karena dimata mereka tidak ada daya jual bagi kepentingan Investasi. Dampak Omnibus Law terhadap rakyat Papua sebagai sebuah bangsa yang kekayaannya berlimpah akan semakin masif terjadi ekpolitasi lewat kolonialisme dan imprealisme. Maka kepentingan untuk terus menjajah Papua akan semakin massif dilakukan oleh Kolonialisme Indonesia.

Model gerakan seperti apa dalam merespon Omnibus Law.?

Pertanyaan ini hanya bisa dijawab tidak cukup dengan jawaban teoritis melihat situasi tersebut, maka sudah tentu membutuhkan jawaban secara praktis. Model gerakan seperti apa yang dibangun tentunya bukan gerakan sektoral tentu membutuhkan kekuatan multisektor yaitu Persatuan Rakyat Miskin. Dengan Ide, Metode, Stratak dan Gagasan tandingan sebagai bentuk alternatif dari sistem saat ini yang kuat. Serta ada potensi perlawanan lebih besar karena ada gejolak perlawanan diseluruh dunia yang harus ditangkap sebagai sebuah semangat menghacurkan Neoliberalisme di Indonesia. Tawaran model gerakan seperti ini belum paten maka dibutuhkan sebuah perdebatan yang Ilmiah untuk menjawab tatangan gerakan rakyat dalam merespon Omnibus Law.

Penulis: Ali Akbar M S.IP M.IP

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER