Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku; Jegal sampai tumbang Omnibus Law, Petaka NKRI

Ternate — Kondisi negara dari kecaman kepentingan dengan sikap pemerintah dan DPR yang ngotot untuk meloloskan UU Omnibus Law Cipta Kerja semakin membuktikan bahwa pemerintah dan DPR adalah penghamba kaum modal dan tidak peka terhadap penderitaan kaum buruh, petani, nelayan, masyarakat adat dan rakyat kecil. Dengan adanya Omnibus Law ini, pemerintah dan DPR sengaja membunuh nasib rakyatnya, demi kepentingan oligarki dan kaum pemodal.

Hal ini ditegaskan Ketua Umum Almulk, Fauzan Ohorella, Kepada media ini Rabu (13/10). Dia menilai gagasan ekonomi mengucur ke bawah (trickle down economy) yang mendasari Omnibus Law merupakan pembenaran untuk memperkaya oligarki dan memiskinkan mayoritas rakyat.

Kata Fauzan, Indonesia Timur, khususnya Maluku hingga Papua yang telah puluhan tahun negara menjajah dengan janji pembangunan di kawasan Indonesia Timur hanyalah mitos belaka. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan perampasan ruang hidup, nampak dijajah dengan janji simbol kesejahteraan belaka.

Lanjutnya, kehadiran Almulk ini, dengan sikap bersih dan tulus, guna mendorong perubahan-perubahan pembangunan yang nyata.

“Kita bukan manusia setengah binatang di negeri ini yang terus dijajah dan dirampas sumber daya alamnya. Stop diskriminasi hak adat, hak-hak rakyat yang selama ini dikebiri oleh korporasi asing yang dilindungi oleh negara,” tegasnya

“Kami meminta dan mendesak kepada seluruh Kepala Daerah/Pejabat Eksekutif Gubernur Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat untuk segera mengeluarkan mandat penolakan terhadap UU Cilaka yang dikemas dalam Omnibus Law ini, sebab dalam isi UU Omnibus Law ini, sangant jelasl merugikan kami (rakyat kecil) yang semestinya dilindungi oleh negara,” tukas Fauzan

Harapan ini, kata Fauzan, disampaikan kepada Gubernur daerah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Bahwa dalam waktu yang singkat dan setempo temponya surat mandat itu sudah mestinya dikeluarkan.

“Besar harapan kami, kami sampaikan banyak terima kasih agar dapat ditindak lanjuti,” Ujar Ketum Almulk Fauzan Ohorella.

Sementara Sekretaris Umum Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku (Almulk), Guntur Abd. Rahman melalui saluran telepon kepada media ini, menyampaikan pernyataan sikap dengan tegas kepada Pemerintah RI dan DPR RI.

Pernyataan sikap Almulk, apabila UU Cilaka (Omnibus Law) ini tetap disahkan dan diterapkan, maka pihanya akan tetap terus melakukan aksi penolakan yang lebih keras untuk UU Cilaka ini.

“Sikap Almulk tetap berada pada garis perjuangan rakyat, dimanapun dan kapanpun rakyat terdzholimi maka kami siap menjadi garda terdepan untuk membela hak-hak rakyat. Dengan satu sikap TOLAK OMNIBUS LAW,” tutupnya.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Ike Sebut SPSI Malut Bakal Kawal Hak-hak Korban...

Ternate -- Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD-SPSI) Maluku Utara (Malut), menyikapi insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Ketua...

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku; Jegal sampai tumbang Omnibus Law, Petaka NKRI

Ternate — Kondisi negara dari kecaman kepentingan dengan sikap pemerintah dan DPR yang ngotot untuk meloloskan UU Omnibus Law Cipta Kerja semakin membuktikan bahwa pemerintah dan DPR adalah penghamba kaum modal dan tidak peka terhadap penderitaan kaum buruh, petani, nelayan, masyarakat adat dan rakyat kecil. Dengan adanya Omnibus Law ini, pemerintah dan DPR sengaja membunuh nasib rakyatnya, demi kepentingan oligarki dan kaum pemodal.

Hal ini ditegaskan Ketua Umum Almulk, Fauzan Ohorella, Kepada media ini Rabu (13/10). Dia menilai gagasan ekonomi mengucur ke bawah (trickle down economy) yang mendasari Omnibus Law merupakan pembenaran untuk memperkaya oligarki dan memiskinkan mayoritas rakyat.

Kata Fauzan, Indonesia Timur, khususnya Maluku hingga Papua yang telah puluhan tahun negara menjajah dengan janji pembangunan di kawasan Indonesia Timur hanyalah mitos belaka. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan perampasan ruang hidup, nampak dijajah dengan janji simbol kesejahteraan belaka.

Lanjutnya, kehadiran Almulk ini, dengan sikap bersih dan tulus, guna mendorong perubahan-perubahan pembangunan yang nyata.

“Kita bukan manusia setengah binatang di negeri ini yang terus dijajah dan dirampas sumber daya alamnya. Stop diskriminasi hak adat, hak-hak rakyat yang selama ini dikebiri oleh korporasi asing yang dilindungi oleh negara,” tegasnya

“Kami meminta dan mendesak kepada seluruh Kepala Daerah/Pejabat Eksekutif Gubernur Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat untuk segera mengeluarkan mandat penolakan terhadap UU Cilaka yang dikemas dalam Omnibus Law ini, sebab dalam isi UU Omnibus Law ini, sangant jelasl merugikan kami (rakyat kecil) yang semestinya dilindungi oleh negara,” tukas Fauzan

Harapan ini, kata Fauzan, disampaikan kepada Gubernur daerah Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Bahwa dalam waktu yang singkat dan setempo temponya surat mandat itu sudah mestinya dikeluarkan.

“Besar harapan kami, kami sampaikan banyak terima kasih agar dapat ditindak lanjuti,” Ujar Ketum Almulk Fauzan Ohorella.

Sementara Sekretaris Umum Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku (Almulk), Guntur Abd. Rahman melalui saluran telepon kepada media ini, menyampaikan pernyataan sikap dengan tegas kepada Pemerintah RI dan DPR RI.

Pernyataan sikap Almulk, apabila UU Cilaka (Omnibus Law) ini tetap disahkan dan diterapkan, maka pihanya akan tetap terus melakukan aksi penolakan yang lebih keras untuk UU Cilaka ini.

“Sikap Almulk tetap berada pada garis perjuangan rakyat, dimanapun dan kapanpun rakyat terdzholimi maka kami siap menjadi garda terdepan untuk membela hak-hak rakyat. Dengan satu sikap TOLAK OMNIBUS LAW,” tutupnya.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...