Bawaslu Taliabu Dinilai Acuh Soal Proses Pelanggaran Administrasi Hibah Lahan Desa Sahu

Taliabu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulau Taliabu hingga saat ini belum meneruskan atau merekomendasikan dugaan pelanggaran adminstrasi yang dilakukan oleh calon bupati petahana (Aliong Mus) atas hibah lahan di Desa Sahu pada saat kampanye lalu.

Tim Hukum Paslon MS-SM, Kamarudin Taib, mengungkapkan bahwa Bawaslu Taliabu tidak punya alasan untuk tidak memberikan Rekomendasi ke KPU Pulau Taliabu, sebab kata dia, Bawaslu telah melakukan proses penanganan dan sudah mengeluarkan status laporan, dimana dalam status laporan tersebut untuk tindak Pidana Pemilu hal itu tidak memenuhi Unsur, serta ditindaklanjuti dalam dugaan pelanggaran adminstrasi pemilu.

Menurut politisi PDI-P Budiman L Maibubun, jika kasus tersebut dikategorikan dalam dugaan pelanggaran Pemilu, maka hal itu akan berkonsekwensi pada Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati, namun sampai sekarang Bawaslu Taliabu tidak memberikan Rekomendasi itu kepada KPU Taliabu.

“Bahkan Bawaslu tidak punya alasan logis kenapa sehingga hasil kajian tidak di rekomendasikan ke KPU Taliabu” kata Budiman L Maibubun saat diwawancarai via WhatsApp (17/21)

Tak hanya itu, kata Budiman, dalam proses penanganan oleh Bawaslu Taliabu, terdapat kekeliruan atau mungkin saja Bawaslu sendiri yang sengaja ataukah tidak paham soal memaknai Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Misalnya, lanjut Budiman, dalam lampiran Formulir Model a.17 tentang Pemberitahuan Status Laporan. Yang dimaksud dengan Instansi Tujuan yakni, di rekomendasikan ke KPU sebab ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran adminstrasi.

Bukan menjelaskan bahwa Proses penanganan di lanjutkan dalam dugaan pelanggaran adminstrasi pemilihan tanpa menjelaskan kepada instansi mana pelanggaran ini di tindaklanjut, sebagaimana tertuang dalam lampiran Formulir a.17. Perbawaslu nomor 8 Tahun 2020.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada Bawaslu Pulau Taliabu agar segera memberikan Rekomendasi kepada KPU Pulau Taliabu,” tegasnya Budiman

Lebih lanjut kata Budiman, pihaknya sudah meminta Salinan Hasil Kajian dan Rekomendasi kepada Bawaslu Pulau Taliabu sesuai dengan mekanisme Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, namun sampai saat ini Bawaslu tidak memberikan salinan tersebut.

Bagi pihaknya, tindakan Bawaslu Pulau Taliabu secara terang-terangan menunjukan tindakan yang tidak profesional dalam dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

“Saya kira kasus ini layak untuk kita DKPP Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dalam waktu dekat akan kami adukan masalah ini ke DKPP,” ucapnya

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Ike Sebut SPSI Malut Bakal Kawal Hak-hak Korban...

Ternate -- Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD-SPSI) Maluku Utara (Malut), menyikapi insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Ketua...

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

Bawaslu Taliabu Dinilai Acuh Soal Proses Pelanggaran Administrasi Hibah Lahan Desa Sahu

Taliabu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pulau Taliabu hingga saat ini belum meneruskan atau merekomendasikan dugaan pelanggaran adminstrasi yang dilakukan oleh calon bupati petahana (Aliong Mus) atas hibah lahan di Desa Sahu pada saat kampanye lalu.

Tim Hukum Paslon MS-SM, Kamarudin Taib, mengungkapkan bahwa Bawaslu Taliabu tidak punya alasan untuk tidak memberikan Rekomendasi ke KPU Pulau Taliabu, sebab kata dia, Bawaslu telah melakukan proses penanganan dan sudah mengeluarkan status laporan, dimana dalam status laporan tersebut untuk tindak Pidana Pemilu hal itu tidak memenuhi Unsur, serta ditindaklanjuti dalam dugaan pelanggaran adminstrasi pemilu.

Menurut politisi PDI-P Budiman L Maibubun, jika kasus tersebut dikategorikan dalam dugaan pelanggaran Pemilu, maka hal itu akan berkonsekwensi pada Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati, namun sampai sekarang Bawaslu Taliabu tidak memberikan Rekomendasi itu kepada KPU Taliabu.

“Bahkan Bawaslu tidak punya alasan logis kenapa sehingga hasil kajian tidak di rekomendasikan ke KPU Taliabu” kata Budiman L Maibubun saat diwawancarai via WhatsApp (17/21)

Tak hanya itu, kata Budiman, dalam proses penanganan oleh Bawaslu Taliabu, terdapat kekeliruan atau mungkin saja Bawaslu sendiri yang sengaja ataukah tidak paham soal memaknai Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Misalnya, lanjut Budiman, dalam lampiran Formulir Model a.17 tentang Pemberitahuan Status Laporan. Yang dimaksud dengan Instansi Tujuan yakni, di rekomendasikan ke KPU sebab ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran adminstrasi.

Bukan menjelaskan bahwa Proses penanganan di lanjutkan dalam dugaan pelanggaran adminstrasi pemilihan tanpa menjelaskan kepada instansi mana pelanggaran ini di tindaklanjut, sebagaimana tertuang dalam lampiran Formulir a.17. Perbawaslu nomor 8 Tahun 2020.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada Bawaslu Pulau Taliabu agar segera memberikan Rekomendasi kepada KPU Pulau Taliabu,” tegasnya Budiman

Lebih lanjut kata Budiman, pihaknya sudah meminta Salinan Hasil Kajian dan Rekomendasi kepada Bawaslu Pulau Taliabu sesuai dengan mekanisme Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, namun sampai saat ini Bawaslu tidak memberikan salinan tersebut.

Bagi pihaknya, tindakan Bawaslu Pulau Taliabu secara terang-terangan menunjukan tindakan yang tidak profesional dalam dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

“Saya kira kasus ini layak untuk kita DKPP Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, dalam waktu dekat akan kami adukan masalah ini ke DKPP,” ucapnya

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...