Berebut Rupiah, Ribut di Proyek Timbunan WFC Zona II Pulau Morotai

Pulau Morotai — Proyak timbunan Water Front City Zona II di Taman Kota Daruba menelan anggaran miliaran rupiah, membuat para pekerja berebut Rupiah disana demi kelangsungan hidup keluarga mereka.

“Total anggaran timbunan WFC Zona II Rp 24 Miliar, hanya pekerjaannya bertahap, tahap I Rp 5 Miliar,” ungkap Kadis PU Pulau Morotai, Abubakar Abduradjak.

Melihat besaran anggaran cukup besar, Anggota Organda Pulau Morotai menginginkan agar mereka dipakai dalam pekerjaan proyek tersebut.

Adu mulut pun tak terhindarkan antara sopir Damtruck Anggota Organda dengan Pengawas Proyek Timbunan Water Front City Zona II Taman Kota Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Senin (10/5/2021).

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Jelang siang sekitar Pukul : 10.45.WIT, puluhan Damtruck dibawah naungan Oganda memasuki lokasi Pekerjaan Timbunan Water Front City Zona II Taman Kota Daruba dan melakukan aksi parkir mobil dengan tujuan menghalangi pekerjaan tersebut.

Hal itu memicu terjadinya adu mulut antara pengawas pekerjaan, Abd Rauf Tariwi alias Ogos dengan salah satu anggota organda, Pomat dan terjadi adu mulut bahkan nyaris adu jotos, namun dilerai oleh anggota organda lainnya.

Menurut pengawas proyek Abd Rauf Tariwi, bahwa dirinya ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan jadi dirinya punya tanggung jawab bila ada yang mengganggu jalannya pekerjaan iti.

“Mereka (ORGANDA) silahkan melakukan protes tapi bukan dengan cara yang tidak sopan, ini lokasi kerja bukan kantor jika mau protes silahkan ke kantor,” ungkapnya.

Dikatakan mantan ketua pemuda Daruba ini, untuk melibatkan Damtruck milik organda dalam pekerjaan ini bukan wewenang dirinya, ini harus dibicarakan dulu dengan kontraktor yang memenangkan tender.

Abd Rauf menambahkan, Ini masalahnya kontraktor menang tender dan kontraktor punya alat yang mampu menangani pekerjaan, jika sekiranya kontraktor kekurangan alat barulah organda dilibatkan, tidak semena-mena organda datang menuntut dan memaksa harus diikuti kemauannya, ini tidak beretika.

“Ada ruang untuk dibicarakan tidak seperti ini. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian terjadi pengrusakan alat disini, siapa yg bisa bertanggungjawab? Kita bicara perusahaan bukan bicara harta tete moyang dan nenek moyang yang bisa diperebutkan sesuka hati,” tegas pengawas proyek.

Sementara salah satu sopir Sopir Organda, Ongen Ratib, mengatakan bahwa mereka datang ke lokasi proyek karena sudah berulangkali datang ke Kantor Labrosko namun pihaknya dibuat seperti mainan.

“Padahal mereka sendiri sudah berjanji akan melibatkan kami dalam pekerjaan ini. Tapi yang terjadi malah pekerjaan jalan diam-diam tanpa kami ketahui dan tidak melibatkan organda,” terangnya.

Ia kemudian menyentil soal tujuan pemekaran Pulau Morotai, dimana saat itu rakyat Morotai berjuang dalam pembentukan Kabupaten Pulau Morotai salah satu tujuannya agar bisa memperoleh pekerjaan, tapi nyatanya apa ? Kami sebagai putra daerah hanya menjadi penonton.

“Kami ini datang minta pekerjaan bukan minta duit, kalau pekerjaan kecil kami pahami tapi ini pekerjaan cukup besar anggarannya, pihak Labrosko sudah meminta STNK anggota organda sebagai salah satu persyaratan untuk dilibatkan dalam pekerjaan, tapi hingga pekerjaan berjalan kami sama sekali tidak dilibatkan,” pungkas anggota Organda ini. (Lilo)

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Ike Sebut SPSI Malut Bakal Kawal Hak-hak Korban...

Ternate -- Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD-SPSI) Maluku Utara (Malut), menyikapi insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Ketua...

Siap-Siap, Guru yang ‘Lompat’ Duduki Jabatan Struktural Bakal...

Labuha - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bakal mengembalikan sejumlah pegawai fungsional (guru) yang saat ini menduduki jabatan struktural disejumlah SKPD, baik Eselon II, III dan IV,...

Soal Tunggakan 1 Milyar di PDAM, Pemkot Ternate...

Ternate -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate masih menunggak pada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) kurang lebih 1 Milyar. Tunggakan tersebut terjadi saat Pemkot Ternate menempati X-Kantor Gubernur. Walikota Ternate M....

Langkah Cepat Nakertrans Malut Selidiki Insiden Kebakaran di...

Sofifi -- Insiden terbakarnya tungku smelter PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), pada Selasa, 15 Juni 2021 kemarin, menelan korban luka bakar sebanyak 6 orang karyawannya. Insiden ini langsung...

Usai dilantik Ramli Tidore nyatakan PKS siap bantu...

Sanana -- Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengurus MPD, DPD dan DED, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kab. Pulau Taliabu (Pultab) yang di...

Babinsa Bajo, PAM Kunker Wabup Kepsul

Sanana -- Bintara Pembina Desa (Babinsa) Bajo-Kec. Sanana Utara, Koptu. Arifin Kemhay, baru-baru ini melakukan Pengamanan (PAM) bersama Bhabinkamtibmas dan Petugas lainnya, mengawal Kunjungan Kerja (Kunker-red) Wakil Bupati (Wabup)...

LSM LIRA Malut Mengutuk Keras Pemukulan Wartawan Binpers...

Ternate -- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Rakyat Indonesia (LIRA) Maluku Utara (Malut), mengutuk keras tindakan pemukulan terhadap salah satu wartawan Berita Investigasi Nasional (Binpers) Biro Maluku Utara. Ketua LSM...

EGP dengan teguran Gubernur, Ningsih terus lakukan Pergantian

Sanana -- Anjing menggongong Kafilah tetap berlalu menjadi pribahasa yang tepat untuk menggambarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibawah Kepemimpinan Kepala Daerah (Bupati-red) Fifian Adeningsih Mus. Bagaimana tidak,...

F-Demokrat DPRD Kepsul, ingatkan Bupati Penyerapan DAK 2021

Sanana -- Fraksi Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula (Kepsul), mengingatkan Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021. Melalui Sekretaris Ajis...

BERITA UTAMA

Ningsih diperintahkan kembalikan posisi 57 Pejabat di Pemkab...

QS Al-Baqarah Ayat 153 : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ "Wahai orang-orang yang...

ARTIKEL TERKAIT

Berebut Rupiah, Ribut di Proyek Timbunan WFC Zona II Pulau Morotai

Pulau Morotai — Proyak timbunan Water Front City Zona II di Taman Kota Daruba menelan anggaran miliaran rupiah, membuat para pekerja berebut Rupiah disana demi kelangsungan hidup keluarga mereka.

“Total anggaran timbunan WFC Zona II Rp 24 Miliar, hanya pekerjaannya bertahap, tahap I Rp 5 Miliar,” ungkap Kadis PU Pulau Morotai, Abubakar Abduradjak.

Melihat besaran anggaran cukup besar, Anggota Organda Pulau Morotai menginginkan agar mereka dipakai dalam pekerjaan proyek tersebut.

Adu mulut pun tak terhindarkan antara sopir Damtruck Anggota Organda dengan Pengawas Proyek Timbunan Water Front City Zona II Taman Kota Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Senin (10/5/2021).

ARTIKEL TERKAIT