Dibekingi Dirjen Otda Kemendagri, Ningsih lakukan sejumlah Mutasi

Sanana — Baru menjabat sehari, Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan mutasi besar-besaran pada Kabinet Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sejumlah pejabat Eselon II dan III dimutasi sebagai Staff, (8/6).

Mutasi yang dilakukan Bupati FAM diklaim, merupakan hasil konsultasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen-Otda), Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Mengutip steatment FAM sebelumnya, bahwa dirinya sudah berkonsultasi dengan Dirjen Otda Kemendagri, dengan cara menyurat, namun FAM belum menyatakan surat balasan dari Dirjen Otda.

Sejumlah kalangan menilai langkah terburu-buru Bupati FAM bersebrangan dengan Permendagri No. 73 Tahun 2016, tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dimana pada pasal 2 ayat (2) Permendagri ini mengatakan.

”Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari menteri”, demikian bunyi Permendagri tersebut.

”Betul memang itu hak prerogatif beliau (Bupati-red), hanya saja harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, pungkas Eros Tokoh Pemuda Sula ketika dimintai pendapatnya.

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Eros juga mengatakan pergantian pejabat teras Pemda Kepsul seharusnya berdasarkan kebutuhan, Kompetensi serta berbasis untuk kemajuan Negeri, sehingga tidak terkesan ‘Like or Dislike’ (Suka dan Tidak Suka-red).

Sementara itu sejumlah Pejabat yang dimutasi pada Senin dan Selasa (7-8/6) adalah, Kaban BKPSDM (Hi. Imran Umalekhoa) digantikan Faradila Waridin, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kepsul (Djulkifli Umasangadji), Kepala Bagian Hukum Setda Kepsul, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kepsul (Basiludin Labessy), Kepala BPBD (Hendra Umabaihi) digantikan oleh Hi. Buhari Buamona, serta yang paling fenomenal dimutasinya Sekda Kepsul, Syafrudin Sapsuha menjadi Staff di Bagian Umum dan Perlengkapan.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Satu Karyawan PT IWIP Meninggal Dunia, SPSI Bakal...

Sofifi -- Satu karyawan yang merupakan korban pada insiden ledakan tungku Smelter A PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, dinyatakan telah menghembuskan napas...

Kadis Tersangka, simak Komentar mereka Eks. Kadisdik Sula

Sanana -- Permasalahan Hukum yang tengah dihadapi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kepulauan Sula (Kepsul), Rifai Haitami, mendapat komentar beragam dari ASN Senior yang pernah juga menjabat sebagai Kadisdik Kepsul. Rifai...

Berkas Perkara menuju P21, Pelapor berharap Kadisdik Sula...

Sanana -- Berkas Kasus dugaan Pengancaman lewat media Elektronik yang dilaporkan oleh Saudara La Onyong Ode Ali alias Nyong alias Ongen dengan Terlapor Saudara Rifai Haitami alias Kafu, Oknum...

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Dibekingi Dirjen Otda Kemendagri, Ningsih lakukan sejumlah Mutasi

Sanana — Baru menjabat sehari, Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) melakukan mutasi besar-besaran pada Kabinet Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sejumlah pejabat Eselon II dan III dimutasi sebagai Staff, (8/6).

Mutasi yang dilakukan Bupati FAM diklaim, merupakan hasil konsultasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen-Otda), Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Mengutip steatment FAM sebelumnya, bahwa dirinya sudah berkonsultasi dengan Dirjen Otda Kemendagri, dengan cara menyurat, namun FAM belum menyatakan surat balasan dari Dirjen Otda.

Sejumlah kalangan menilai langkah terburu-buru Bupati FAM bersebrangan dengan Permendagri No. 73 Tahun 2016, tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dimana pada pasal 2 ayat (2) Permendagri ini mengatakan.

”Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari menteri”, demikian bunyi Permendagri tersebut.

”Betul memang itu hak prerogatif beliau (Bupati-red), hanya saja harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, pungkas Eros Tokoh Pemuda Sula ketika dimintai pendapatnya.

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA