APHS Demo tuding Bupati Ningsih Tabrak Aturan

Sanana — Sejumlah Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Peduli Hai Sua (APHS) melakukan aksi turun kejalan, aksi ini dilakukan untuk menentang Keputusan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) yang dituding telah ‘menabrak’ berbagai aturan dalam melakukan pergantian (mutasi) sejumlah Kepala OPD lingkup Pemda Kepsul, Aksi ini digelar di Kantor Bupati Jln. Paskah Suzeta, Kamis (10/6).

Menurut Presedium APHS, Tomi Umarama dalam orasinya, Bupati Kepsul FAM dalam melakukan mutasi jabatan bertentangan dengan berbagai peraturang Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yakni pada pasal 71 ayat (2), (3) dan (6), kemudian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 214 ayat (2), Perpres no. 3 tahun 2018 tentang pejabat Sekretaris Daerah serta berbagai Peraturan Perundang-undangan yang lainnya.

”Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, dalam melakukan mutasi jabatan yang dilakukan secara massal beberapa hari lalu, sama sekali tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, teriak Tomi dalam Orasinya.

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Masa aksi bukan saja menuding Bupati FAM menabrak aturan pada mutasi massal sejumlah pejabat kemarin, namun juga APHS menduga bahwa FAM mengabaikan puluhan ASN yang diangkat sebagai Plt. pada OPD di Kab. Kepsul yang masih berstatus sebagai pegawai di Kabupaten/Kota lain di Maluku Utara. Sikap ‘ugal-ugalan Bupati FAM yang menabrak berbagai aturan ini yang kemudian mendapat reaksi keras dari APHS.

”Baru saja menjabat, Bupati FAM sudah melanggar berbagai aturan, ini jelas bertolak belakang dengan sumpah jabatan beliau saat dilantik sebagai Bupati Kepulauan Sula”, lanjut Tomi Umarama.

Aksi dibawah guyuran hujan deras itu dikawal oleh Polisi dari Polres Kepsul dan sejumlah Personil dari Satpol PP Pemda Kepsul. Sejumlah Massa Aksi juga membentangkan spanduk berwarna putih yang bertuliskan ”TOLAK BUPATI TABRAK UU”. Bukan hanya spanduk massa aksi APHS juga membentangkan Poster yang dengan tulisan ”TOLAK KABINET OPD NEPOTISME”.

Dalam tuntutannya APHS mendesak :

  1. Agar Dirjen OTDA-Kemendagri menganulir SK. Bupati Kepsul terkait mutasi massal sejumlah pejabat Eselon II dan III di Pemda Kepsul.
  2. Mendesak Mendagri memberikan teguran keras ke Bupati FAM.
  3. Mendesak Polres Kepsul menindaklanjuti Oknum Pejabat yang dilantik sebagai Plt. Di salah satu Dinas, yang hari ini tersandera Kasus hukum.
  4. Mengutuk keras perbuatan Bupati Kepsul yang mengangkat dan memberhentikan pejabat dengan mengabaikan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
  5. Mendesak Bupati Kepsul FAM, agar memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam setiap kebijakannya, dan membatalkan SK. yang Cacat Hukum.
  6. Mendesak Bupati Kepsul FAM tidak menahan anggaran TPP ASN.
  7. Mendesak DPRD Kepsul agar memanggil Bupati Kepsul FAM dan menggunakan Hak Interplasinya.
  8. Memperingatkan Bupati Kepsul FAM, agar memperhatikan tuntutan ini, dan jika tidak maka APHS akan melakukan konsolidasi masiv dan mendatangkan massa aksi yang lebih banyak lagi.

Terkait Aksi APHS ini, dari Pihak Pemda Kepsul Assisten I Ahmad Silawane sempat menemui massa Aksi. Namun sayang bukannya menjawab tuntutan masa Aksi, pejabat yang juga baru dilantik sebagai Assisten I Pemda Kepsul ini malah menceritakan pengalaman dirinya juga pernah di Mutasi.

”Dua tahun lalu saya juga pernah di Mutasi oleh Bupati Hendrata”, ujar Ahmad Silawane dihadapan massa Aksi.

Saat Demonstrasi berlangsung, Bupati FAM belum berada di ruangannya, Wakil Bupati juga demikian, sekitar pukul 14.30 WIT masa aksi dari APHS membubarkan diri dengan tertib.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Satu Karyawan PT IWIP Meninggal Dunia, SPSI Bakal...

Sofifi -- Satu karyawan yang merupakan korban pada insiden ledakan tungku Smelter A PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, dinyatakan telah menghembuskan napas...

Kadis Tersangka, simak Komentar mereka Eks. Kadisdik Sula

Sanana -- Permasalahan Hukum yang tengah dihadapi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kepulauan Sula (Kepsul), Rifai Haitami, mendapat komentar beragam dari ASN Senior yang pernah juga menjabat sebagai Kadisdik Kepsul. Rifai...

Berkas Perkara menuju P21, Pelapor berharap Kadisdik Sula...

Sanana -- Berkas Kasus dugaan Pengancaman lewat media Elektronik yang dilaporkan oleh Saudara La Onyong Ode Ali alias Nyong alias Ongen dengan Terlapor Saudara Rifai Haitami alias Kafu, Oknum...

Bupati Sula atau Ajudannya yang berbohong, ini Kronologisnya

Sanana -- Polemik Surat Gubernur Maluku Utara (Malut) Abd. Gani Kasuba melalui Sekprov yang ditujukan kepada Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) mulai mendapatkan titik terang. Infomasi yang berhasil dihimpun...

Soal Surat dari Sekprov, Kader Nasdem menduga Bupati...

Sanana -- Pernyataan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang menyatakan bahwa belum menerima surat dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Hasanuddin Abdul Kadir, menuai tanggapan...

Kompak dengan Jersey Kuning Golkar, Bupati FAM terima...

Sanana -- Berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu-Sanana, sekilas orang mengira ini adalah acara Partai Golkar, setelah mendekat perkiraan itu keliru, karena ini adalah acara Vaksinasi Covid-19 ke dua...

Kota Ternate Bakal Punya Pasar Hewan, Ini Rencana...

Ternate – Dinas Pertanian Kota Ternate berencana membangun pasar  hewan di Kelurahan Sulamadaha kecamatan Ternate Barat, di Tahun 2021. Hal ini dianggap sangat penting guna mengatur dan menertibkan para...

Misteri Surat Sekprov ke Bupati Sula, siapa yang...

Sanana -- Baru-baru ini diacara Pelantikan dan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPD. Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu (Pultab) Rabu 16/6/2021, Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, mengeluarkan pernyataan...

Ali Kembali Pimpin Dinas PUPR, Dahrun Tetap Dalam...

Labuha – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, kembali melakukan pergantian ditingkat Pimpinan SKPD. Kali ini Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dahrun Kasuba harus...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

APHS Demo tuding Bupati Ningsih Tabrak Aturan

Sanana — Sejumlah Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Peduli Hai Sua (APHS) melakukan aksi turun kejalan, aksi ini dilakukan untuk menentang Keputusan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM) yang dituding telah ‘menabrak’ berbagai aturan dalam melakukan pergantian (mutasi) sejumlah Kepala OPD lingkup Pemda Kepsul, Aksi ini digelar di Kantor Bupati Jln. Paskah Suzeta, Kamis (10/6).

Menurut Presedium APHS, Tomi Umarama dalam orasinya, Bupati Kepsul FAM dalam melakukan mutasi jabatan bertentangan dengan berbagai peraturang Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yakni pada pasal 71 ayat (2), (3) dan (6), kemudian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 214 ayat (2), Perpres no. 3 tahun 2018 tentang pejabat Sekretaris Daerah serta berbagai Peraturan Perundang-undangan yang lainnya.

”Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, dalam melakukan mutasi jabatan yang dilakukan secara massal beberapa hari lalu, sama sekali tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, teriak Tomi dalam Orasinya.

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA