Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait Mutasi Massal Pejabat di Sula

Sanana — Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon II, III dan IV mulai menuai masalah. Ini kemudian menjadi kejadian ’luar biasa’ pada Birokrasi di Indonesia. Masalahnya mutasi massal ini dilakukan hanya berselang 4 hari setelah FAM dilantik sebagai Bupati Kepsul pada Jumat siang 4 Juni 2021, bahkan 2 hari kerja, karena pemberhentian dan pelantikan dilakukan pada tanggal 7-8 Juni 2021.

Berbagai kalangan menilai langkah Bupati Kepsul sangat terburu-buru dan terlalu bernafsu, sebagian juga curiga bahwa mutasi massal ini tidak didasari izin tertulis dari Kemendagri.

”Pelantikan Bupati Jumat Sore, Sabtu-Minggu Libur, Senin-Selasa Pergantian dan Pelantikan OPD, logika Administrasinya dimana? Apakah waktu yang singkat itu sempat menyurati Kemendagri, terus kapan balasannya, terlalu cepat”, ujar Syahrul Takim akademisi di Sula, kepada awak media i-malut com, Biro Kepulauan Sula, Jumat (11/6).

Disinyalir FAM tidak mengantongi Izin dari Kemendagri, namun hanya melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen-Otda), Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri), Akmal Kamil.

Awak media i-malut.com menemukan Photo dan Postingan di Media Sosial tertanggal 27 Mei 2021, dimana Dirjen bersama seorang berinisial KM sebagai pemilik akun FB, kemudian juga beredar Photo Bupati Kepsul FAM dengan Pak Dirjen Otda disuatu daerah yang diduga di Kota Ternate. Sehingga menimbulkan persepsi, sejauh mana keterlibatan Dirjen Otda Akmal Kamil dalam mutasi massal 57 Pejabat Pemkab Sula.

Dirjen Otda, Akmal Kamil (Baju Merah).

Sementara itu Presedium APHS, Tomi Umarama yang ’getol’ memperhatikan masalah ini juga mengomentari.

”Konsultasi Bupati dengan Pak Dirjen itu boleh saja, namun terkait ini kan harus secara formal mengantongi Izin dari Kemendagri, berupa Surat bukan hanya tersirat, apakah Pak Dirjen bisa menggaransi bahwa mutasi massal ini sudah sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku”, pungkas Presedium APHS sehari setelah melakukan Demo menolak Bupati tabrak aturan terkait pemberhentian dan pengangkatan pejabat di Pemda Kepsul.

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Dikabarkan sebelumnya, pada apel perdana yang dilakukan dihalaman Kantor Bupati, hari Senin 7 Juni 2021, Bupati FAM mengatakan bahwa dirinya sudah mendapat izin lisan dari Kemendagri untuk sejumlah pejabat yang di Nonjob kan, termasuk Sekda. Kepsul, Syafrudin Sapsuha.

Kini sanksi menanti Bupati Kepsul Fifian Adeningsih Mus, karena diduga bukan saja melanggar UU No.10 Tahun 2016 perubahan kedua dari UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Tapi juga melanggar surat edaran Kemendagri No. 470/134/5J tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dimana pada angka empat (4), dikatakan jika merupakan pelanggaran administrasi berat dan ancaman saksinya adalah pemberhentian secara tetap. Ini menyangkut dengan Pemberhentian Sekda, Inspektur dan Kadis Capil yang tidak sesuai Prosedur.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Jawab Keluhan, Direktur PDAM Tobelo Kunjungi Ruko-Kokotajaya

Tobelo -- Untuk menjawab berbagai keluhan pelanggan, Pjs Direktur PDAM Tobelo, Mahmud U Assagaf, bersama jajarannya kunjungi pelanggan yang berada di Desa Ruko dan Desa Kokotajaya Kecamatan Tobelo Utara,...

Peduli Antar Sesama, Lapas Kelas II A Berbagi...

Ternate -- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Ternate, berbagi sembako sebagai bentuk kepedulian antar sesama, guna meringankan beban kepada mereka yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kepala Lembaga...

Rutan Kelas II B Ternate berbagi Sembako kepada...

Ternate -- Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Ternate, berbagi Sembilan bahan pokok (Sembako) kepada warga yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) disejumlah Kelurahan yang tersebar di Kota...

Bupati Halut Lantik 15 Pejabat

Tobelo -- Bupati Halmahera Utara (Halut), Frans Manery, pada Rabu (28/7), tadi melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan 15 pajabat Eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halut. Pelantikan...

Kejari Halut Resmi Umumkan Peraih Duta Hukum Daerah

Tobelo -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara (Halut), melalui panitia penjaringan Duta Hukum daerah setempat resmi menetapkan pemenang tahun ini jatuh kepada Desti Livia Pattipeiluhu (22 tahun) asal desa...

MPRS: Bupati STOP lakukan Pembohongan Publik

Sanana -- Majelis Rakyat Sula atau MPRS melalui Sekretaris Biro Politik Ridwan Tidore, mengkritisi Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM). MPRS menilai ada beberapa pernyataan Bupati Fifian...

Korem 152/Baabullah dan Polda Malut Gencar Lakukan Edukasi...

Ternate -- Sudah setahun lebih bangsa indonesia mengalami bencana non alam yakni Corona Virus Desese (covid-19). Tercacat, angka pasien yang terpapar terus meningkat. Meski demikian kesadaran masyarakat untuk mematuhi...

Babinsa dampingi pembagian BLT tahap IV di Desa...

Sanana -- BLT atau Bantuan Langsung Tunai terus dibagikan kepada warga Desa yang berhak selama masa Pandemi Covid-19, hal ini guna menopang hidup sebagian Masyarakat yang memang mengalami kesulitan...

Jalan Raya Dijadikan Lahan Bongkar Muat Barang

Ternate -- Aktivitas bongkar muat barang di Kota Ternate masih dilakukan di badan jalan, namun pihak terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate seakan tak berdaya menyikapi...

BERITA UTAMA

Pembahasan Ranperda Terhalang Syarat Direksi BUMD, Why?

Sanana -- Spirit kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kepulauan Sula akhirnya terhalang pengurus (direksi-red) BUMD. Mengapa? Mereka...

ARTIKEL TERKAIT

Apakah Bupati dan Dirjen Otda Bermain Mata, terkait Mutasi Massal Pejabat di Sula

Sanana — Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsih Mus (FAM) Kepada 57 Pejabat Eselon II, III dan IV mulai menuai masalah. Ini kemudian menjadi kejadian ’luar biasa’ pada Birokrasi di Indonesia. Masalahnya mutasi massal ini dilakukan hanya berselang 4 hari setelah FAM dilantik sebagai Bupati Kepsul pada Jumat siang 4 Juni 2021, bahkan 2 hari kerja, karena pemberhentian dan pelantikan dilakukan pada tanggal 7-8 Juni 2021.

Berbagai kalangan menilai langkah Bupati Kepsul sangat terburu-buru dan terlalu bernafsu, sebagian juga curiga bahwa mutasi massal ini tidak didasari izin tertulis dari Kemendagri.

”Pelantikan Bupati Jumat Sore, Sabtu-Minggu Libur, Senin-Selasa Pergantian dan Pelantikan OPD, logika Administrasinya dimana? Apakah waktu yang singkat itu sempat menyurati Kemendagri, terus kapan balasannya, terlalu cepat”, ujar Syahrul Takim akademisi di Sula, kepada awak media i-malut com, Biro Kepulauan Sula, Jumat (11/6).

Disinyalir FAM tidak mengantongi Izin dari Kemendagri, namun hanya melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen-Otda), Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri), Akmal Kamil.

Awak media i-malut.com menemukan Photo dan Postingan di Media Sosial tertanggal 27 Mei 2021, dimana Dirjen bersama seorang berinisial KM sebagai pemilik akun FB, kemudian juga beredar Photo Bupati Kepsul FAM dengan Pak Dirjen Otda disuatu daerah yang diduga di Kota Ternate. Sehingga menimbulkan persepsi, sejauh mana keterlibatan Dirjen Otda Akmal Kamil dalam mutasi massal 57 Pejabat Pemkab Sula.

Dirjen Otda, Akmal Kamil (Baju Merah).

Sementara itu Presedium APHS, Tomi Umarama yang ’getol’ memperhatikan masalah ini juga mengomentari.

”Konsultasi Bupati dengan Pak Dirjen itu boleh saja, namun terkait ini kan harus secara formal mengantongi Izin dari Kemendagri, berupa Surat bukan hanya tersirat, apakah Pak Dirjen bisa menggaransi bahwa mutasi massal ini sudah sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku”, pungkas Presedium APHS sehari setelah melakukan Demo menolak Bupati tabrak aturan terkait pemberhentian dan pengangkatan pejabat di Pemda Kepsul.

ARTIKEL TERKAIT