Fraksi-PD DPRD Kepsul Angkat bicara terkait Mutasi massal oleh Bupati Kepsul

Sanana — Akhirnya DPRD Kepsul angkat bicara terkait Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM).

Walau belum secara kelembagaan, namun yang dilakukan Fraksi Partai Demokrat (Fraksi-PD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepsul merupakan angin segar, dimana Publik tengah menunggu sikap DPRD terkait Kebijakan yang tidak Populer yang dilakukan oleh Bupati FAM, bukan hanya itu, Kebijakan FAM dalam memutasi sejumlah Kepala OPD dalam waktu dua hari setelah dirinya dilantik disinyalir mengabaikan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.

”Kami menilai langkah Bupati dalam melakukan Pergantian dan Pengangkatan Pejabat lingkup Pemda Sula terlalu cepat, sehingga mengabaikan UU No. 10/2016 dimana pada pasal 71 mengisyarakatkan untuk melakukan pergantian pejabat setelah 6 bulan setelah Kepala Daerah menjabat”, pungkas La Ode Asiran Jody, Ketua Fraksi-PD DPRD Kepsul.

Namun demikian Jody, masih ingin menelusuri, apakah kemudian Bupati mendapat izin dari Kemendagri terkait hal ini.

”Bisa dibenarkan jika kemudian Bupati mengantongi izin dari Kemendagri, karena Kami di Fraksi melihat ini banyak yang diabaikan, mulai dari UU kemudian juga ada Permendagri yang dilanggar”, lanjut Jody.

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

“Sementara sikap Kami di Fraksi-PD demikian, jika tidak ada izin dari Kemendagri maka Kami Fraksi Demokrat Kabupaten Kepulauan Sula menolak tegas kebijakan Bupati melakukan Mutasi kepada 57 Pejabat Eselon I, II dan III,” ujarnya.

Hanya dirinya mengatakan, untuk mengambil langkah memanggil Bupati Kepsul FAM, itu secara kelembagaan, dan pasti ada rapat di internal DPRD.

”Kita bisa saja menggunakan Hak Angket atau Interplasi, setelah Kita di DPRD atau internal Kami sama-sama membahas dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Fifian”, ujar Ketua Fraksi-PD yang juga menjadi anggota Komisi I DPRD Kepsul ini.

Ketika sempat disinggung Sekwan DPRD juga ikut di Mutasi Bupati FAM, Jody enggan menanggapi secara personal, menurutnya hari ini sikap Fraksi Demokrat terhadap 57 Pejabat yang dimutasi dan diduga Unprosedural (tidak sesuai prosedur-red).

Terakhir Jody mengatakan, “Nanti kita lihat sikap teman-teman di Fraksi yang lain,” tutupnya.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Jawab Keluhan, Direktur PDAM Tobelo Kunjungi Ruko-Kokotajaya

Tobelo -- Untuk menjawab berbagai keluhan pelanggan, Pjs Direktur PDAM Tobelo, Mahmud U Assagaf, bersama jajarannya kunjungi pelanggan yang berada di Desa Ruko dan Desa Kokotajaya Kecamatan Tobelo Utara,...

Peduli Antar Sesama, Lapas Kelas II A Berbagi...

Ternate -- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Ternate, berbagi sembako sebagai bentuk kepedulian antar sesama, guna meringankan beban kepada mereka yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kepala Lembaga...

Rutan Kelas II B Ternate berbagi Sembako kepada...

Ternate -- Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Ternate, berbagi Sembilan bahan pokok (Sembako) kepada warga yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) disejumlah Kelurahan yang tersebar di Kota...

Bupati Halut Lantik 15 Pejabat

Tobelo -- Bupati Halmahera Utara (Halut), Frans Manery, pada Rabu (28/7), tadi melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan 15 pajabat Eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halut. Pelantikan...

Kejari Halut Resmi Umumkan Peraih Duta Hukum Daerah

Tobelo -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara (Halut), melalui panitia penjaringan Duta Hukum daerah setempat resmi menetapkan pemenang tahun ini jatuh kepada Desti Livia Pattipeiluhu (22 tahun) asal desa...

MPRS: Bupati STOP lakukan Pembohongan Publik

Sanana -- Majelis Rakyat Sula atau MPRS melalui Sekretaris Biro Politik Ridwan Tidore, mengkritisi Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM). MPRS menilai ada beberapa pernyataan Bupati Fifian...

Korem 152/Baabullah dan Polda Malut Gencar Lakukan Edukasi...

Ternate -- Sudah setahun lebih bangsa indonesia mengalami bencana non alam yakni Corona Virus Desese (covid-19). Tercacat, angka pasien yang terpapar terus meningkat. Meski demikian kesadaran masyarakat untuk mematuhi...

Babinsa dampingi pembagian BLT tahap IV di Desa...

Sanana -- BLT atau Bantuan Langsung Tunai terus dibagikan kepada warga Desa yang berhak selama masa Pandemi Covid-19, hal ini guna menopang hidup sebagian Masyarakat yang memang mengalami kesulitan...

Jalan Raya Dijadikan Lahan Bongkar Muat Barang

Ternate -- Aktivitas bongkar muat barang di Kota Ternate masih dilakukan di badan jalan, namun pihak terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate seakan tak berdaya menyikapi...

BERITA UTAMA

Pembahasan Ranperda Terhalang Syarat Direksi BUMD, Why?

Sanana -- Spirit kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kepulauan Sula akhirnya terhalang pengurus (direksi-red) BUMD. Mengapa? Mereka...

ARTIKEL TERKAIT

Fraksi-PD DPRD Kepsul Angkat bicara terkait Mutasi massal oleh Bupati Kepsul

Sanana — Akhirnya DPRD Kepsul angkat bicara terkait Mutasi massal yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM).

Walau belum secara kelembagaan, namun yang dilakukan Fraksi Partai Demokrat (Fraksi-PD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepsul merupakan angin segar, dimana Publik tengah menunggu sikap DPRD terkait Kebijakan yang tidak Populer yang dilakukan oleh Bupati FAM, bukan hanya itu, Kebijakan FAM dalam memutasi sejumlah Kepala OPD dalam waktu dua hari setelah dirinya dilantik disinyalir mengabaikan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.

”Kami menilai langkah Bupati dalam melakukan Pergantian dan Pengangkatan Pejabat lingkup Pemda Sula terlalu cepat, sehingga mengabaikan UU No. 10/2016 dimana pada pasal 71 mengisyarakatkan untuk melakukan pergantian pejabat setelah 6 bulan setelah Kepala Daerah menjabat”, pungkas La Ode Asiran Jody, Ketua Fraksi-PD DPRD Kepsul.

Namun demikian Jody, masih ingin menelusuri, apakah kemudian Bupati mendapat izin dari Kemendagri terkait hal ini.

”Bisa dibenarkan jika kemudian Bupati mengantongi izin dari Kemendagri, karena Kami di Fraksi melihat ini banyak yang diabaikan, mulai dari UU kemudian juga ada Permendagri yang dilanggar”, lanjut Jody.

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA