Kekuasaan

Aspek normatif, atau kritik-nilai analisis keputusan terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan keputusan mencakup antara dinamika “tujuan” dan “cara” yang sifatnya Valuatif. (Duncan MacRay, Jr “The Social Function Of Social Science”)

Keputusan selalu terlibat dalam dinamika tujuan dan cara kelembagaan negara dalam menentukan pilihan variabel nilai-nilai, yang acapkali saling bersaing: kekuasaan, perataan, kedamaian, kejujuran, keadilan, dan kebebasan. Memilih dan menentukan prioritas nilai-nilai diatas bukanlah penentuan yang bersifat normatif teknis semata; tetapi juga keputusan memerlukan penalaran yang bersifat moral.

Kita perlu memahami bahwa keputusan-keputusan pemerintah merupakan hasil integrasi pemantauan dan penilaian yang umumnya memuat keterangan “evaluasi hingga implementasi dari peraturan perundang-undangan.”

Dalam Ilmu negara, kelembagaan negara, selalu ditekankan agar berperan kerja sesuai naskah normatif dan peran- peran itu dijaga lewat pemberian sangsi positif; bertindak baik-benar diberi penghargaan dan negatif diberikan hukuman. Artinya Peran dan sangsi normatif terlembagakan dalam berbagai sistem nilai kelembagaan yang kemudian harus diadopsi oleh dan menjadi pengerak tindakan aparatur negara atau angotanya.

Regulasi Melarang Bupati

Namun akhir-akhir ini publik di kejutkan oleh tindakan keputusan jajaran eksekutif di Maluku Utara yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Kabupaten ini baru selesai melewati masa perhelatan pemilihan kepala daerah 9 desember 2020, dan kemudian melaksanakan pelantikan serta sumpah jabatan pada tanggal 4 juni 2021 beberapa hari yang lalu.

Fifian Adenigsi Mus Bupati yang baru dilantik memang sungguh bertindak diluar nalar normatif. Kenapa demikian disebutkan? Lantaran dalam masa kerja dua hari, sudah melakukan pergantian puluhan Pimpinan Jabatan Tinggi, lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah. Logika pengambilan keputusan dalam kajian peraturan perundang-undangan, tak membenarkan tindakan keputusan seorang Bupati yang tidak terpola sesuai naskah regulasi.

Ada hal menarik ketika publik melihat, mendengar dan membaca Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Pasal 162 ayat 3: Gubernur, Bupati atau Walikota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan Menteri.

Regulasi diatas mengingatkan pemangku jabatan agar enam bulan berakhir baru pergantian, itupun atas ijin Menteri Dalam Negeri. Namun diksi “ijin Menteri” berbeda dengan tafsiran Bupati perempuan pertama di Maluku Utara ini, dari perbedaan itulah publik berharap ada teguran secara hirarki kekuasaan kelembagaan negara terhadap tindakan Kepala Daerah yang sewenang-wenang.

Tindakan kekuasaan

Mungkin cara terbaik untuk mengakses dan menyadari dinamika ini dengan Pengetahuan yang relevan, yakni soal tujuan dan cara. Dari kejadian ini mengingatkan kita bahwa mempertahankan kekuasaan harus menghalalkan segala cara.

Kenapa harus begitu garisnya? Ya memang karena waktu untuk menjawab periode selanjutnya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan cara sedemikian rupa. Salah satunya langkah berlawanan dengan regulasi yang dibangun Fifian Adeningsi Mus. Karena “ketakutan” menghadapi tahapan pemilihan kepala daerah, yang tak lagi lama.

Soal pergantian pimpinan organisasi perangkat daerah, guna memperkuat mesin politik yang namanya “birokrasi” dan itu hal pertama yang ada dibenak Bupati Fifian Adenigsi Mus dan beserta tim suksesornya. Kedua mempertahankan koalisi partai agar harmonis sampai selesai masa jabatan yang digengamnya.

Hal-hal yang menyangkut pembangunan lima tahun kedepan untuk Kabupaten Kepulauan Sula sudah boleh dikata “diujung Jurang”, lantaran sudah begitu terlihat tabrakan-tabrakan kecil yang terkonsentrasi penuh pada soal mempertahankan kekuasan kekeluargaan Mus; Kabupaten Sula dan Taliabu dibawah kendali kekuasan Aliong Mus dan Sula Fifian Adeningsi Mus. ini mutlak, yang tak bisa dipungkiri oleh siapa pun.

Kekuasan begitu bernilai bagi mereka yang mengengam saat ini, dan tidak bagi yang belum. kekuasan memutuskan sesuatu itu, selalu berhubungan dengan aktivitas intelktual dan praktis yang oleh Jhon Dewey mengatakan logic of inquiry, yaitu “kegiatan pemahaman manusia mengenai pemecahan masalah” dan kegitan memecahkan permasalahan kekuasaan yang sewenang-wenang akhir-akhir ini terus diwujudkan.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Babinsa dan Kades Waitamela Kompak jaga Kamtibmas

Sanana -- Bintara Pembina Desa atau Babinsa di Desa Waitamela-Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula, Kopda. Iip Saripudin didampingi Linmas (Jais Soamole) melakukan Komunikasi Sosial/Komsos dengan Kepala Desa (Kades),...

Jawab Keluhan, Direktur PDAM Tobelo Kunjungi Ruko-Kokotajaya

Tobelo -- Untuk menjawab berbagai keluhan pelanggan, Pjs Direktur PDAM Tobelo, Mahmud U Assagaf, bersama jajarannya kunjungi pelanggan yang berada di Desa Ruko dan Desa Kokotajaya Kecamatan Tobelo Utara,...

Peduli Antar Sesama, Lapas Kelas II A Berbagi...

Ternate -- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Ternate, berbagi sembako sebagai bentuk kepedulian antar sesama, guna meringankan beban kepada mereka yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kepala Lembaga...

Rutan Kelas II B Ternate berbagi Sembako kepada...

Ternate -- Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Ternate, berbagi Sembilan bahan pokok (Sembako) kepada warga yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) disejumlah Kelurahan yang tersebar di Kota...

Bupati Halut Lantik 15 Pejabat

Tobelo -- Bupati Halmahera Utara (Halut), Frans Manery, pada Rabu (28/7), tadi melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan 15 pajabat Eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halut. Pelantikan...

Kejari Halut Resmi Umumkan Peraih Duta Hukum Daerah

Tobelo -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara (Halut), melalui panitia penjaringan Duta Hukum daerah setempat resmi menetapkan pemenang tahun ini jatuh kepada Desti Livia Pattipeiluhu (22 tahun) asal desa...

MPRS: Bupati STOP lakukan Pembohongan Publik

Sanana -- Majelis Rakyat Sula atau MPRS melalui Sekretaris Biro Politik Ridwan Tidore, mengkritisi Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM). MPRS menilai ada beberapa pernyataan Bupati Fifian...

Korem 152/Baabullah dan Polda Malut Gencar Lakukan Edukasi...

Ternate -- Sudah setahun lebih bangsa indonesia mengalami bencana non alam yakni Corona Virus Desese (covid-19). Tercacat, angka pasien yang terpapar terus meningkat. Meski demikian kesadaran masyarakat untuk mematuhi...

Babinsa dampingi pembagian BLT tahap IV di Desa...

Sanana -- BLT atau Bantuan Langsung Tunai terus dibagikan kepada warga Desa yang berhak selama masa Pandemi Covid-19, hal ini guna menopang hidup sebagian Masyarakat yang memang mengalami kesulitan...

BERITA UTAMA

Pembahasan Ranperda Terhalang Syarat Direksi BUMD, Why?

Sanana -- Spirit kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kepulauan Sula akhirnya terhalang pengurus (direksi-red) BUMD. Mengapa? Mereka...

ARTIKEL TERKAIT

Kekuasaan

Aspek normatif, atau kritik-nilai analisis keputusan terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan keputusan mencakup antara dinamika “tujuan” dan “cara” yang sifatnya Valuatif. (Duncan MacRay, Jr “The Social Function Of Social Science”)

Keputusan selalu terlibat dalam dinamika tujuan dan cara kelembagaan negara dalam menentukan pilihan variabel nilai-nilai, yang acapkali saling bersaing: kekuasaan, perataan, kedamaian, kejujuran, keadilan, dan kebebasan. Memilih dan menentukan prioritas nilai-nilai diatas bukanlah penentuan yang bersifat normatif teknis semata; tetapi juga keputusan memerlukan penalaran yang bersifat moral.

Kita perlu memahami bahwa keputusan-keputusan pemerintah merupakan hasil integrasi pemantauan dan penilaian yang umumnya memuat keterangan “evaluasi hingga implementasi dari peraturan perundang-undangan.”

Dalam Ilmu negara, kelembagaan negara, selalu ditekankan agar berperan kerja sesuai naskah normatif dan peran- peran itu dijaga lewat pemberian sangsi positif; bertindak baik-benar diberi penghargaan dan negatif diberikan hukuman. Artinya Peran dan sangsi normatif terlembagakan dalam berbagai sistem nilai kelembagaan yang kemudian harus diadopsi oleh dan menjadi pengerak tindakan aparatur negara atau angotanya.

Regulasi Melarang Bupati

Namun akhir-akhir ini publik di kejutkan oleh tindakan keputusan jajaran eksekutif di Maluku Utara yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Kabupaten ini baru selesai melewati masa perhelatan pemilihan kepala daerah 9 desember 2020, dan kemudian melaksanakan pelantikan serta sumpah jabatan pada tanggal 4 juni 2021 beberapa hari yang lalu.

Fifian Adenigsi Mus Bupati yang baru dilantik memang sungguh bertindak diluar nalar normatif. Kenapa demikian disebutkan? Lantaran dalam masa kerja dua hari, sudah melakukan pergantian puluhan Pimpinan Jabatan Tinggi, lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah. Logika pengambilan keputusan dalam kajian peraturan perundang-undangan, tak membenarkan tindakan keputusan seorang Bupati yang tidak terpola sesuai naskah regulasi.

Ada hal menarik ketika publik melihat, mendengar dan membaca Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Pasal 162 ayat 3: Gubernur, Bupati atau Walikota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan Menteri.

Regulasi diatas mengingatkan pemangku jabatan agar enam bulan berakhir baru pergantian, itupun atas ijin Menteri Dalam Negeri. Namun diksi “ijin Menteri” berbeda dengan tafsiran Bupati perempuan pertama di Maluku Utara ini, dari perbedaan itulah publik berharap ada teguran secara hirarki kekuasaan kelembagaan negara terhadap tindakan Kepala Daerah yang sewenang-wenang.

Tindakan kekuasaan

Mungkin cara terbaik untuk mengakses dan menyadari dinamika ini dengan Pengetahuan yang relevan, yakni soal tujuan dan cara. Dari kejadian ini mengingatkan kita bahwa mempertahankan kekuasaan harus menghalalkan segala cara.

Kenapa harus begitu garisnya? Ya memang karena waktu untuk menjawab periode selanjutnya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan cara sedemikian rupa. Salah satunya langkah berlawanan dengan regulasi yang dibangun Fifian Adeningsi Mus. Karena “ketakutan” menghadapi tahapan pemilihan kepala daerah, yang tak lagi lama.

Soal pergantian pimpinan organisasi perangkat daerah, guna memperkuat mesin politik yang namanya “birokrasi” dan itu hal pertama yang ada dibenak Bupati Fifian Adenigsi Mus dan beserta tim suksesornya. Kedua mempertahankan koalisi partai agar harmonis sampai selesai masa jabatan yang digengamnya.

Hal-hal yang menyangkut pembangunan lima tahun kedepan untuk Kabupaten Kepulauan Sula sudah boleh dikata “diujung Jurang”, lantaran sudah begitu terlihat tabrakan-tabrakan kecil yang terkonsentrasi penuh pada soal mempertahankan kekuasan kekeluargaan Mus; Kabupaten Sula dan Taliabu dibawah kendali kekuasan Aliong Mus dan Sula Fifian Adeningsi Mus. ini mutlak, yang tak bisa dipungkiri oleh siapa pun.

Kekuasan begitu bernilai bagi mereka yang mengengam saat ini, dan tidak bagi yang belum. kekuasan memutuskan sesuatu itu, selalu berhubungan dengan aktivitas intelktual dan praktis yang oleh Jhon Dewey mengatakan logic of inquiry, yaitu “kegiatan pemahaman manusia mengenai pemecahan masalah” dan kegitan memecahkan permasalahan kekuasaan yang sewenang-wenang akhir-akhir ini terus diwujudkan.

--

BERITA LAINNYA

TERPOPULER