Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana — Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Arif Umasugi yang juga merupakan ASN Senior di Pemda Sula, menyebut perbuatan pencopotan Sekda dan kepala pimpinan Organisasi Prangkat Daerah (OPD) yang dilakukan oleh Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus (FAM), merupakan kebijakan yang didasari kebohongan. Bukan hanya itu, Arif juga menduga Kebijakan Bupati FAM, yang berujung pada Mutasi Massal didasari oleh perasaan Dendam.

”Copot Sekda dan OPD dengan alasan sudah kosultasi ke Dirjen OTDA adalah Pratek pembohongan yang dilakukan oleh Bupati Fifian Adeningsih Mus yang baru saja meminpin Sula”, kata Arif Umasugi, mantan Asisten II Pemkab Kepsul, Sabtu (12/6).

Menurut Arif, terkait pemberhentian terhadap Sekda dan beberapa pimpinan Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk dirinya telah menuai berbagai macam komentar di media termasuk mantan Sekda Syafrudin Sapsuha. Nyatanya, bertentangan dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah.

”Pasal 162 ayat 3 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, Gubernur, Bupati atau Walikota yang melakukan pergantian jabatan di lingkup pemerintah daerah atau kabupaten itu terhitung 6 bulan sejak pelantik, dan itu juga harus mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri”, tegas Arif Umasugi.

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Anehnya, kata Arif, Bupati Fifian Adeningsih Mus menyebutkan pergantian Sekda dan Sejumlah OPD itu sesuai persetujuan lisan dari Dirjen OTDA sebagai hasil konsultasi.

Lebih fatal lagi, ternyata sekarang ada perintah Dirjen OTDA dan Gubernur Malut untuk melakukan investigasi di Kabupaten Kepsul terkait pergantian tersebut.

”Wah, kalau seorang pemimpin baru memulai kepemimpinannya dengan pratek pembohongan terhadap aturan seperti ini pertanda negeri ini akan hancur”, ucap Arif.

”Saya tegaskan, kalau beliau (Bupati-red) datang di Sula ini sebagai pemimpin maka seluruh ASN Sula siap loyal. Tapi kalau datang di Sula ini sebagai musuh yang sekedar melampiaskan dendam maka selaku ASN torang siap lawan”, tegasnya.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Jawab Keluhan, Direktur PDAM Tobelo Kunjungi Ruko-Kokotajaya

Tobelo -- Untuk menjawab berbagai keluhan pelanggan, Pjs Direktur PDAM Tobelo, Mahmud U Assagaf, bersama jajarannya kunjungi pelanggan yang berada di Desa Ruko dan Desa Kokotajaya Kecamatan Tobelo Utara,...

Peduli Antar Sesama, Lapas Kelas II A Berbagi...

Ternate -- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Ternate, berbagi sembako sebagai bentuk kepedulian antar sesama, guna meringankan beban kepada mereka yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kepala Lembaga...

Rutan Kelas II B Ternate berbagi Sembako kepada...

Ternate -- Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Ternate, berbagi Sembilan bahan pokok (Sembako) kepada warga yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) disejumlah Kelurahan yang tersebar di Kota...

Bupati Halut Lantik 15 Pejabat

Tobelo -- Bupati Halmahera Utara (Halut), Frans Manery, pada Rabu (28/7), tadi melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan 15 pajabat Eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halut. Pelantikan...

Kejari Halut Resmi Umumkan Peraih Duta Hukum Daerah

Tobelo -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara (Halut), melalui panitia penjaringan Duta Hukum daerah setempat resmi menetapkan pemenang tahun ini jatuh kepada Desti Livia Pattipeiluhu (22 tahun) asal desa...

MPRS: Bupati STOP lakukan Pembohongan Publik

Sanana -- Majelis Rakyat Sula atau MPRS melalui Sekretaris Biro Politik Ridwan Tidore, mengkritisi Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM). MPRS menilai ada beberapa pernyataan Bupati Fifian...

Korem 152/Baabullah dan Polda Malut Gencar Lakukan Edukasi...

Ternate -- Sudah setahun lebih bangsa indonesia mengalami bencana non alam yakni Corona Virus Desese (covid-19). Tercacat, angka pasien yang terpapar terus meningkat. Meski demikian kesadaran masyarakat untuk mematuhi...

Babinsa dampingi pembagian BLT tahap IV di Desa...

Sanana -- BLT atau Bantuan Langsung Tunai terus dibagikan kepada warga Desa yang berhak selama masa Pandemi Covid-19, hal ini guna menopang hidup sebagian Masyarakat yang memang mengalami kesulitan...

Jalan Raya Dijadikan Lahan Bongkar Muat Barang

Ternate -- Aktivitas bongkar muat barang di Kota Ternate masih dilakukan di badan jalan, namun pihak terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate seakan tak berdaya menyikapi...

BERITA UTAMA

Pembahasan Ranperda Terhalang Syarat Direksi BUMD, Why?

Sanana -- Spirit kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kepulauan Sula akhirnya terhalang pengurus (direksi-red) BUMD. Mengapa? Mereka...

ARTIKEL TERKAIT

Siap Tabuh Genderang Perang, jika Bupati membawa Dendam

Sanana — Mantan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Arif Umasugi yang juga merupakan ASN Senior di Pemda Sula, menyebut perbuatan pencopotan Sekda dan kepala pimpinan Organisasi Prangkat Daerah (OPD) yang dilakukan oleh Bupati Kepsul, Fifian Adeningsih Mus (FAM), merupakan kebijakan yang didasari kebohongan. Bukan hanya itu, Arif juga menduga Kebijakan Bupati FAM, yang berujung pada Mutasi Massal didasari oleh perasaan Dendam.

”Copot Sekda dan OPD dengan alasan sudah kosultasi ke Dirjen OTDA adalah Pratek pembohongan yang dilakukan oleh Bupati Fifian Adeningsih Mus yang baru saja meminpin Sula”, kata Arif Umasugi, mantan Asisten II Pemkab Kepsul, Sabtu (12/6).

Menurut Arif, terkait pemberhentian terhadap Sekda dan beberapa pimpinan Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk dirinya telah menuai berbagai macam komentar di media termasuk mantan Sekda Syafrudin Sapsuha. Nyatanya, bertentangan dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah.

”Pasal 162 ayat 3 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, Gubernur, Bupati atau Walikota yang melakukan pergantian jabatan di lingkup pemerintah daerah atau kabupaten itu terhitung 6 bulan sejak pelantik, dan itu juga harus mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri”, tegas Arif Umasugi.

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA