APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau Aturan

Sanana — Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Pendemo teriakkan Fifian Adeningsih Mus (FAM) sebagai Kepala Daerah (Bupati-red) yang tidak tau aturan (Tra Tau Aturan). Senin, (14/6).

”Dengan adanya Surat Teguran dari Kemendagri dan Pemprov Malut, terkait Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Lingkup Pemda Kepsul yang tidak sesuai Prosedur dan melanggar Undang-undang, ini menandakan Bupati FAM Tra Tau Aturan”, teriak Riswan Abas atau akrab disapa Nabas dihadapan puluhan massa Aksi dari APHS.

Nabas yang menjadi Orator Utama sekaligus Korlap pada Aksi siang hari itu juga mengkritik kebijakan Bupati FAM yang mencopot Sekda, Inspektorat, Kadis Capil dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), padahal pada jabatan tersebut melekat berbagai Undang-undang sebagai Proteksi, yang tidak serta-merta bisa digantikan.

”Sekda dicopot, Inspektorat dicopot, Kadis Capil dicopot, Dir. RSUD di copot, semua dicopot dengan mengabaikan regulasi yang ada, akhirnya Bupati kena getahnya”, lanjut Nabas geram.

Dalam tuntutannya, APHS mendesak agar Bupati FAM mengembalikan Marwah Birokrasi Sula yang telah porak-poranda akibat sikap arogansinya. Bukan hanya itu, APHS juga meminta Mendagri Tito Karnavian mencopot Bupati FAM karena melanggar berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan dalam Mutasi massal Minggu lalu.

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Sementara itu, Ridwan Tidore, aktivis senior di Kab. Kepulauan Sula, yang menjadi orator kedua pada aksi damai yang berlangsung sekitar 3jam itu mengatakan.

”Bupati Ningsih ini sarjana Hukum, tapi mengapa tidak paham Hukum, malah menabrak regulasi, ini sangat memalukan, dan menjadi aib buat Kita semua, bahwasannya Kita semua tidak tahu aturan”, teriak Ridwan Tidore atau juga biasa dipanggil Eros dalam Orasinya.

Puluhan massa Aksi dari berbagai Desa dalam Kota Sanana, yang mendukung aksi tersebut dengan semangat membentangkan dua buah spanduk dan berbagai tulisan di poster, sebagai bentuk perlawanan dari Kebijakan Bupati FAM yang tabrak aturan.

Eros juga dalam orasinya, mengecam Pegawai Honor Daerah (Honda) yang dirumahkan dengan dalih akan ada evaluasi.

”Kasiang, tong (Kita) punya Basudara yang sudah honor bertahun-tahun dirumahkan, diberhentikan, bagaimana nasib mereka, nasib anak dan isterinya, jangan hanya karena dendam politik Bupati lantas mengubur harapan mereka”, teriak Eros prihatin.

Aksi APHS yang dijaga ketat Polisi dari Polres Kepsul, Satpol PP dan Kesbangpol selanjutnya di gelar di Kantor DPRD Kepsul, dengan tuntutan segera DPRD menggunakan Hak Interplasi untuk memanggil Bupati, atas pelanggaran yang dilakukan dalam memutasi sejumlah pejabat Eselon II, II dan IV lingkup Pemkab Sula.

Disebutkan Bupati Fifian, melanggar UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dinilai melanggar sumpah jabatan.
Selain Eros dan Nabas, sebagai aktivis Aliansi Peduli Hai Sua (APHS), hadir juga Abid Wambes dan Tomi Umarama yang juga menyampaikan kritikan kepada Bupati FAM dalam orasi mereka.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Babinsa dan Kades Waitamela Kompak jaga Kamtibmas

Sanana -- Bintara Pembina Desa atau Babinsa di Desa Waitamela-Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula, Kopda. Iip Saripudin didampingi Linmas (Jais Soamole) melakukan Komunikasi Sosial/Komsos dengan Kepala Desa (Kades),...

Jawab Keluhan, Direktur PDAM Tobelo Kunjungi Ruko-Kokotajaya

Tobelo -- Untuk menjawab berbagai keluhan pelanggan, Pjs Direktur PDAM Tobelo, Mahmud U Assagaf, bersama jajarannya kunjungi pelanggan yang berada di Desa Ruko dan Desa Kokotajaya Kecamatan Tobelo Utara,...

Peduli Antar Sesama, Lapas Kelas II A Berbagi...

Ternate -- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Ternate, berbagi sembako sebagai bentuk kepedulian antar sesama, guna meringankan beban kepada mereka yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kepala Lembaga...

Rutan Kelas II B Ternate berbagi Sembako kepada...

Ternate -- Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Ternate, berbagi Sembilan bahan pokok (Sembako) kepada warga yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) disejumlah Kelurahan yang tersebar di Kota...

Bupati Halut Lantik 15 Pejabat

Tobelo -- Bupati Halmahera Utara (Halut), Frans Manery, pada Rabu (28/7), tadi melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan 15 pajabat Eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halut. Pelantikan...

Kejari Halut Resmi Umumkan Peraih Duta Hukum Daerah

Tobelo -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara (Halut), melalui panitia penjaringan Duta Hukum daerah setempat resmi menetapkan pemenang tahun ini jatuh kepada Desti Livia Pattipeiluhu (22 tahun) asal desa...

MPRS: Bupati STOP lakukan Pembohongan Publik

Sanana -- Majelis Rakyat Sula atau MPRS melalui Sekretaris Biro Politik Ridwan Tidore, mengkritisi Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM). MPRS menilai ada beberapa pernyataan Bupati Fifian...

Korem 152/Baabullah dan Polda Malut Gencar Lakukan Edukasi...

Ternate -- Sudah setahun lebih bangsa indonesia mengalami bencana non alam yakni Corona Virus Desese (covid-19). Tercacat, angka pasien yang terpapar terus meningkat. Meski demikian kesadaran masyarakat untuk mematuhi...

Babinsa dampingi pembagian BLT tahap IV di Desa...

Sanana -- BLT atau Bantuan Langsung Tunai terus dibagikan kepada warga Desa yang berhak selama masa Pandemi Covid-19, hal ini guna menopang hidup sebagian Masyarakat yang memang mengalami kesulitan...

BERITA UTAMA

Pembahasan Ranperda Terhalang Syarat Direksi BUMD, Why?

Sanana -- Spirit kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kepulauan Sula akhirnya terhalang pengurus (direksi-red) BUMD. Mengapa? Mereka...

ARTIKEL TERKAIT

APHS datangi Kantor Bupati, Sebut FAM Tidak Tau Aturan

Sanana — Aksi Jilid II Aliansi Peduli Hai Sua atau APHS di Kantor di Bupati, jln. Paskah Suzeta-Desa Pohea, Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Pendemo teriakkan Fifian Adeningsih Mus (FAM) sebagai Kepala Daerah (Bupati-red) yang tidak tau aturan (Tra Tau Aturan). Senin, (14/6).

”Dengan adanya Surat Teguran dari Kemendagri dan Pemprov Malut, terkait Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Lingkup Pemda Kepsul yang tidak sesuai Prosedur dan melanggar Undang-undang, ini menandakan Bupati FAM Tra Tau Aturan”, teriak Riswan Abas atau akrab disapa Nabas dihadapan puluhan massa Aksi dari APHS.

Nabas yang menjadi Orator Utama sekaligus Korlap pada Aksi siang hari itu juga mengkritik kebijakan Bupati FAM yang mencopot Sekda, Inspektorat, Kadis Capil dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), padahal pada jabatan tersebut melekat berbagai Undang-undang sebagai Proteksi, yang tidak serta-merta bisa digantikan.

”Sekda dicopot, Inspektorat dicopot, Kadis Capil dicopot, Dir. RSUD di copot, semua dicopot dengan mengabaikan regulasi yang ada, akhirnya Bupati kena getahnya”, lanjut Nabas geram.

Dalam tuntutannya, APHS mendesak agar Bupati FAM mengembalikan Marwah Birokrasi Sula yang telah porak-poranda akibat sikap arogansinya. Bukan hanya itu, APHS juga meminta Mendagri Tito Karnavian mencopot Bupati FAM karena melanggar berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan dalam Mutasi massal Minggu lalu.

ARTIKEL TERKAIT