KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai kejadian Luar Biasa

Sanana — Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM).

Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN Bidang Pengawasan Pengisian JPT Wilayah 1 mengatakan bahwa baru terjadi di Indonesia seorang Kepala Daerah mengganti semua pejabat dalam waktu singkat, hal ini dikatakan saat dihubungi melalui telepon seluler, Kamis malam (16/6).

Kepada awak media, Sumardi mengatakan kalo Kepala Daerah sesungguhnya tidak boleh mengganti Pejabat setelah waktu 6 bulan setelah dilantik, kecuali ada izin tertulis dari Mendagri sesuai amanah UU Pilkada.

”Secara ketentuan SK Pemberhentian Bupati di Sula tidak Sah, karena menabrak UU Pilkada, Kemudian tidak ada izin dari Mendagri serta tidak ada alasan atas semua pejabat yang diganti tersebut”, ungkap Sumardi melalui ponsel nya.

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Sumardi juga menambahkan, bahwa pejabat itu diberhentikan harus ada alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

”Saat ini saya sudah berkoordinasi dengan BKD Prov. Malut, kalo tidak salah Pak Gubernur juga sudah membentuk Tim, untuk itu kami di KASN sementara memantau perkembangan kasus ini dengan terus berkoordinasi dengan Tim dari Provinsi Maluku Utara”, ujar Sumardi.

Lebih lanjut Sumardi menyinggung Bupati Sula, bahwa mengatur Pemerintahan dan Birokrasi itu ada tatanannya, ada UU 5/2014 tentang ASN, ada PP 11/2011 tentang Manajemen PNS, sehingga harus memperhatikan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

”Informasi yang saya kumpulkan, terkait yang di Sula memang luar biasa, karena seseorang yang dijadikan Plt. Seharusnya dia juga memegang jabatan Definitif sebelumnya, bukan Staff biasa, karena itu melanggar surat edaran Badan Kepegawaian Nasional, kemudian satu lagi, saya mau bilang jika pejabat diberhentikan karena melanggar disiplin atau kinerja, itu harus dipanggil dulu, diperiksa sehingga ada prosesnya, jika langsung diberhentikan itu merupakan hukuman yang paling berat”, kata Sumardi.

Terakhir Sumardi mengatakan jika yang terjadi di Sula terkait mutasi massal oleh Bupati FAM merupakan kejadian luar biasa.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Babinsa dan Kades Waitamela Kompak jaga Kamtibmas

Sanana -- Bintara Pembina Desa atau Babinsa di Desa Waitamela-Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula, Kopda. Iip Saripudin didampingi Linmas (Jais Soamole) melakukan Komunikasi Sosial/Komsos dengan Kepala Desa (Kades),...

Jawab Keluhan, Direktur PDAM Tobelo Kunjungi Ruko-Kokotajaya

Tobelo -- Untuk menjawab berbagai keluhan pelanggan, Pjs Direktur PDAM Tobelo, Mahmud U Assagaf, bersama jajarannya kunjungi pelanggan yang berada di Desa Ruko dan Desa Kokotajaya Kecamatan Tobelo Utara,...

Peduli Antar Sesama, Lapas Kelas II A Berbagi...

Ternate -- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Ternate, berbagi sembako sebagai bentuk kepedulian antar sesama, guna meringankan beban kepada mereka yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kepala Lembaga...

Rutan Kelas II B Ternate berbagi Sembako kepada...

Ternate -- Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Ternate, berbagi Sembilan bahan pokok (Sembako) kepada warga yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) disejumlah Kelurahan yang tersebar di Kota...

Bupati Halut Lantik 15 Pejabat

Tobelo -- Bupati Halmahera Utara (Halut), Frans Manery, pada Rabu (28/7), tadi melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan 15 pajabat Eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halut. Pelantikan...

Kejari Halut Resmi Umumkan Peraih Duta Hukum Daerah

Tobelo -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara (Halut), melalui panitia penjaringan Duta Hukum daerah setempat resmi menetapkan pemenang tahun ini jatuh kepada Desti Livia Pattipeiluhu (22 tahun) asal desa...

MPRS: Bupati STOP lakukan Pembohongan Publik

Sanana -- Majelis Rakyat Sula atau MPRS melalui Sekretaris Biro Politik Ridwan Tidore, mengkritisi Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus (FAM). MPRS menilai ada beberapa pernyataan Bupati Fifian...

Korem 152/Baabullah dan Polda Malut Gencar Lakukan Edukasi...

Ternate -- Sudah setahun lebih bangsa indonesia mengalami bencana non alam yakni Corona Virus Desese (covid-19). Tercacat, angka pasien yang terpapar terus meningkat. Meski demikian kesadaran masyarakat untuk mematuhi...

Babinsa dampingi pembagian BLT tahap IV di Desa...

Sanana -- BLT atau Bantuan Langsung Tunai terus dibagikan kepada warga Desa yang berhak selama masa Pandemi Covid-19, hal ini guna menopang hidup sebagian Masyarakat yang memang mengalami kesulitan...

BERITA UTAMA

Pembahasan Ranperda Terhalang Syarat Direksi BUMD, Why?

Sanana -- Spirit kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kepulauan Sula akhirnya terhalang pengurus (direksi-red) BUMD. Mengapa? Mereka...

ARTIKEL TERKAIT

KASN sebut mutasi massal pejabat di Sula sebagai kejadian Luar Biasa

Sanana — Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN akhirnya angkat bicara terkait mutasi massal yang dilakukan Bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsih Mus (FAM).

Sumardi, S.E., M.Si asisten Komisioner KASN Bidang Pengawasan Pengisian JPT Wilayah 1 mengatakan bahwa baru terjadi di Indonesia seorang Kepala Daerah mengganti semua pejabat dalam waktu singkat, hal ini dikatakan saat dihubungi melalui telepon seluler, Kamis malam (16/6).

Kepada awak media, Sumardi mengatakan kalo Kepala Daerah sesungguhnya tidak boleh mengganti Pejabat setelah waktu 6 bulan setelah dilantik, kecuali ada izin tertulis dari Mendagri sesuai amanah UU Pilkada.

”Secara ketentuan SK Pemberhentian Bupati di Sula tidak Sah, karena menabrak UU Pilkada, Kemudian tidak ada izin dari Mendagri serta tidak ada alasan atas semua pejabat yang diganti tersebut”, ungkap Sumardi melalui ponsel nya.

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA