Usai di Deklarasikan, ini Pernyataan Sikap dan Rekomendasi MPRS

Sanana — Majelis Persatuan Rakyat Sula atau MPRS resmi di Deklarasikan pada 17 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIT di Muka Masjid Agung Al-Istiqomah-Sanana di Desa Fatce.
Bukan hanya mendeklarasikan diri, MPRS juga mengeluarkan pernyataan Sikap dan Rekomendasi sebagai berikut.

  1. Berpartisipasi sebagai Masyarakat dalam Pembangunan.
  2. Mendukung Program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, dan memberikan masukan baik diminta maupun tidak diminta.
  3. Terkait Covid-19, mendukung segala langkah Pemda, TNI dan Polri dalam mencegah penularan dan memutus mata rantai penyebarannya, dan MPRS akan ikut serta melakukan langkah nyata memerangi virus ini ditengah Masyarakat.
  4. Bahwa Implementasi berpemerintahan di Kab. Kepulauan Sula, telah ditemukan kebijakan yang menuai polemik, yang terindikasi memecah Silaturahmi dan Komitmen Basanohi, dugaan ketidakadilan, penerapan kebijakan yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, maka dengan kerendahan hati dan penuh semangat membangun untuk mengeluarkan beberapa rekomendasi.

Rekomendasi MPRS sebagai berikut :

  • Pemda Kepsul harus menjelaskan secara benar terkait kebijakan yang tidak populis merumahkan tenaga Honorer Daerah, dan untuk itu MPRS meminta segera membatalkan keputusan dalam kebijakan tersebut.
  • Pemda Kepsul segera membatalkan seluruh keputusan memberhentikan pejabat dalam jabatan tinggi Pratama karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  • Menyayangkan, dugaan Pemda Kepsul yang menghambat Pekerjaan Konstruksional, pengadaan barang dan jasa, sehingga sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, sehingga berdampak sistemik pada realisasi APBD tahun berjalan.
  • Terputusnya pelayanan di Disdukcapil akibat sanksi dari Negara, Pemda Kepsul harus mampu secepatnya mengembalikan layanan tersebut kepada Masyarakat Sula.

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA

Pernyataan Sikap dan Rekomendasi MPRS tersebut kemudian dinyatakan sangat penting, karena bersentuhan langsung dengan seluruh aspek pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik Kabupaten Kepulauan Sula.

MPRS juga berkomitmen, akan bersama-sama dengan Pemda dan Stakeholder lainnya, bergandengan tangan dan menyatukan langkah demi mewujudkan Kab. Kepulauan Sula yang mandiri Daerahnya dan Mandiri Pula Rakyatnya.

__

Iklan Layanan

Komentar disini

i-malut.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

 

ARTIKEL TERKAIT

REKOMENDASI

Kadispar Tikep; Pariwisata Sumber Penghasilan Penunjang PAD

Tidore -- Jika kita berbicara terkait dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat signifikan dalam menunjang PAD pada setiap wilayah pemerintahan...

Mutu Pendidikan Menurun Dimasa Covid-19, Ini Penjelasan Kepala...

Tidore -- Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah melumpuhkan berbagai aktivitas pada semua lini termasuk dunia pendidikan. Kepala...

Ini Jawaban Bupati Usman Sidik Atas Harapan dari...

Labuha – Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, menanggapi permintaan dan juga harapan dari Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB), terkait posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sempat menjadi janji Politik...

Kerukunan Masyarakat Bajoe Taruh Harap Usman-Bassam Bisa Realisasi...

Labuha – Kerukunan Masyarakat Bajoe (KMB) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), meminta Bupati Usman Sidik dan Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba (Usman-Bassam) agar bisa merealisasikan janji Politiknya pada Kampanye...

Sejumlah Nama Calon Ketua GAMKI Halut Mulai Bermunculan,...

Tobelo -- Meski momentum Konferensi Cabang (Konfercab) Garekan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Halmahera Utara (Halut), nanti akan digelar pada bulan Oktober mendatang, namun kini sejumlah nama yang...

Prihatin Sikap Kontraktor, Pedagang di Kawasan Kantor Bupati...

Tobelo -- Sejumlah pedagang kecil yang berjualan dikawasan Kantor Bupati Halmahera Utara (Halut), pada Jumat (17/9) sore tadi sekitar Pukul, 17.00 WIT, mengamuk sambil menyebut prihatin dengan sikap kontaktor...

PDAM Tikep Nunggak Pajak 8 Bulan, Bapenda Tikep...

Tidore -- Memasuki 9 bulan, Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak melakukan pembayaran pajak, membuat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tikep kehabisan akal. Sekertaris Bapenda Tikep,...

DPM-PTSP Tikep Sebut Banyak Pengusaha Ilegal di Kota...

Tidore -- Ternyata masih banyak pengusaha di wilayah Tikep yang belum memiliki ijin usaha atau masih ilegal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dinas Penanaman Modal dan...

Diknas Tikep Ketat Lakukan Pengawas Pengelolaan Dana BOS

Tidore -- Terkait dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tidak main-main dalam pengawasan pengelolaannya. Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Kota Tidore Kepulauan, Zainuddin...

BERITA UTAMA

ARTIKEL TERKAIT

Usai di Deklarasikan, ini Pernyataan Sikap dan Rekomendasi MPRS

Sanana — Majelis Persatuan Rakyat Sula atau MPRS resmi di Deklarasikan pada 17 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIT di Muka Masjid Agung Al-Istiqomah-Sanana di Desa Fatce.
Bukan hanya mendeklarasikan diri, MPRS juga mengeluarkan pernyataan Sikap dan Rekomendasi sebagai berikut.

  1. Berpartisipasi sebagai Masyarakat dalam Pembangunan.
  2. Mendukung Program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, dan memberikan masukan baik diminta maupun tidak diminta.
  3. Terkait Covid-19, mendukung segala langkah Pemda, TNI dan Polri dalam mencegah penularan dan memutus mata rantai penyebarannya, dan MPRS akan ikut serta melakukan langkah nyata memerangi virus ini ditengah Masyarakat.
  4. Bahwa Implementasi berpemerintahan di Kab. Kepulauan Sula, telah ditemukan kebijakan yang menuai polemik, yang terindikasi memecah Silaturahmi dan Komitmen Basanohi, dugaan ketidakadilan, penerapan kebijakan yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, maka dengan kerendahan hati dan penuh semangat membangun untuk mengeluarkan beberapa rekomendasi.

Rekomendasi MPRS sebagai berikut :

  • Pemda Kepsul harus menjelaskan secara benar terkait kebijakan yang tidak populis merumahkan tenaga Honorer Daerah, dan untuk itu MPRS meminta segera membatalkan keputusan dalam kebijakan tersebut.
  • Pemda Kepsul segera membatalkan seluruh keputusan memberhentikan pejabat dalam jabatan tinggi Pratama karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  • Menyayangkan, dugaan Pemda Kepsul yang menghambat Pekerjaan Konstruksional, pengadaan barang dan jasa, sehingga sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, sehingga berdampak sistemik pada realisasi APBD tahun berjalan.
  • Terputusnya pelayanan di Disdukcapil akibat sanksi dari Negara, Pemda Kepsul harus mampu secepatnya mengembalikan layanan tersebut kepada Masyarakat Sula.

ARTIKEL TERKAIT

BACA JUGA